BKDD Gelar Workshop Peraturan Disiplin Pegawai

oleh -224 views

sulbarexpress.fajar.co.id, PASANGKAYU – Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Kabupaten Mamuju Utara (Matra) menggelar workshop tentang disiplin pegawai negeri sipil yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2010. Kegiatan berlangsung di Hotel Devonder Pasangkayu, Senin 8 Mei.

Kegiatan ini dibuka oleh Asisten I Sekretariat Daerah Matra H Makmur. Dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan disiplin para pegawai negeri sipil lingkup pemerintah Kabupaten Matra.

Ia berharap usai kegiatan, PNS Pemkab Matra harus lebih giat dan serius dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebab jika ada salah seorang PNS yang melanggar PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil, maka segera ditindak tegas.

Kepala BKDD Matra, Kasmuddin juga berharap kepada para peserta untuk dapat mengikuti secara serius. Kata dia workshop dilaksanakan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman tentang apa yang dimaksud disiplin PNS.

“Mungkin selama ini jajaran SKPD para PNS kurang memahaminya. Disini kita juga memberitahukan apa saja motif pelanggaran disiplin PNS dan bagaimana proses penindakannya,” ucap Kasmuddin.

Ia menambahkan, adapun motif pelanggaran yang sering ditemui antara lain, PNS sering keluyuran pada jam kantor, datang dan pulang kerja tidak tepat waktu, dan sering bolos atau tidak masuk kantor. Beberapa poin tersebut termasuk pelanggaran disiplin PNS dan penindakannya dibagi beberapa kategori yaitu, pelanggaran ringan dan pelanggaran berat.

“Nah, untuk penindakannya kita melihat dari sisi pelanggaran disiplin PNS tersebut, jika kategori ringan maka dinas terkait atau kepala dinas/kaban/kakan dapat memberikan sanksi yang bersifat teguran/ peringatan (surat peringatan),” imbuh Kasmuddin.

Namun jika yang dilakukan pelanggaran berat seperti, tidak masuk kantor tanpa ada penjelasan atau surat keterangan pada pimpinan dalam waktu yang panjang. Maka akan diambil tindakan sesuai prosedur, pimpinan kantor terlebih dahulu menyurati yang bersangkutan dan jika diabaikan maka hal tersebut disampaikan pada kepala daerah.

“Dan seterusnya bupati akan membentuk tim yang terdiri dari pimpinan instansi terkait, Inspektorat dan Bagian Setdakab untuk membahas terkait penindakan sesuai peraturan. Sebab semua pelanggaran yang dilakukan tersebut akan dirangkum dan bisa saja bagi si pelanggar disiplin PNS akan dipecat,” tandas Kasmuddin. (ndi/sol)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *