Kontestasi Pemerintahan Daerah Pertumbuhan dan Pelayanan Publik  – Sulbar Express
Opini & Interaktif

Kontestasi Pemerintahan Daerah Pertumbuhan dan Pelayanan Publik 

Kontestasi Pemerintahan Daerah (Pemda) Pertumbuhan Pelayanan Publik, yaitu ; satu kerangka pengembangan analisis / observasi menunjukkan ; arah, tujuan melalui penegakan visi misi ; pemerintahan pembangunan daerah ke depan. Penyelenggaraan pemerintahan yang lebih fokus dengan kebijakan pembangunan ekonomi yang realistis. Sebab, apa ? ekonomi mengalami krisis selama sekian tahun sejak 1998 lalu. Untuk itu, kerja pembangunan lebih dioptimalkan Pemerintah Daerah. Hampir seluruh Kementrian Lembaga K/L Pemerintah Daerah bekerja kuat, konsisten ke arah menciptakan tatanan ekonomi kebangsaan yang maju.  

Naskah    :   Saiful Ilyas

Presiden RI, Jokowi menyampaikan, kepada seluruh jajaran Kementrian Lembaga K/L tehnis Pemerintah Daerah ; agar dalam penyusunan perencanaan terarah dan fokus sesuai dengan prioritas yang telah ditentukan. Pola kebiasaan dan rutinitas yang selama ini dilakukan tidak pernah fokus dan tidak memiliki prioritas yang jelas ; hendaknya diubah dengan pola prioritas yang jelas dan terukur. Dengan fenomena baik pemerintah pusat daerah cenderung berlomba – lomba untuk memperbanyak program yang ada pada akhirnya akan mempersulit dan seringkali terbengkalai, sehingga banyak proyek pembangunan kurang terkonsolidasi baik pusat daerah, mengakibatkan pemanfaatannya kurang optimal dirasakan masyarakat. Pemerintah pusat telah menetapkan prioritas pembangunan infrastruktur, dan keterbukaan investasi. Dalam hal pembangunan infrastruktur baik pemerintah pusat daerah bergeliat diseluruh sektor pembangunan yang ada ; guna meningkatkan daya saing dengan peluang investor menjanjikan. Instruksi Presiden disampaikan, agar mengupayakan perisinan dan kemudahan berusaha di daerah. Sebab, kebiasaan yang selama ini terjadi ialah, antara pusat, propinsi, kabupaten, dan kota misalnya ; memiliki aturan dan standar sendiri, sehingga pada akhirnya menyulitkan masuknya investasi. Diperlukan adanya keselarasan peraturan pemerintah PP pusat daerah. Ia mengingatkan, bahwa pemerintah harus mengikuti perkembangan teknologi dunia serta tidak tertinggal dikancah percaturan global. Jamannya cepat dan semua harus cepat, demikian Presiden RI, Jokowi dihadapan para Gubernur / Bupati, dan Walikotamadya se – Indonesia, pada saat pertemuan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) / Tahun 2017, di Hotel Bidakara, Jakarta Pusat belum lama ini, (Media Sinergi – MS, 12 /5/2017).

Kebijakan ekonomi yang seringkali memenuhi jalan buntuh, karena faktor keterlambatan mengatasi masalah yang dihadapi mulai dari pusat ke daerah. Olehnya itu, jaringan ekonomi nasional perlu diciptakan untuk menjamin terselenggaranya proses pembangunan pemerintahan tetap berjalan ideal dan berimbang. Artinya, jangan sampai terlambat anggaran infrastruktur, jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandar udara, sehingga menimbulkan pengaruh signifikan terhadap proses keterlambatan administrasi keuangan pembangunan pemerintahan. Fungsi Legislatif DPRD penting diperhitungkan, mengingat fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan tetap sejalan bersama eksekutif untuk menciptakan sistem pemerintahan pembangunan yang memiliki kerangka perimbangan kewenangan atau ; chek and balance (atas saling mengimbangi dan saling mengawasi), yang selaras, dan konsisten (Pasal 23 UUD 45), dalam penyusunan ; RAPBN, dan APBN setiap tahun. Olehnya itu, hubungan ini perlu diperhatikan apa yang dirancang oleh Team ; Bappenas yang secara proporsional menempatkan perwujudan program nasional (Prognas) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pusat daerah.

Dalam sejarah perkembangan pemerintahan daerah sebelumnya berlaku UU No. 5 / Tahun 1979, Tentang Pemerintahan Desa dan UU No. 5 / Tahun 1974, Tentang Pemerintahan Daerah. Kedua produk UU tersebut berlaku sejak fase Orde Baru. Lalu kemudian pada era reformasi 1998, sebelumnya berlaku UU No. 22 / Tahun 1999, Tentang Otonomi Daerah,  UU No. 32 / Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah ; setelah direvisi kemudian diundangkan berlaku UU No. 6 / Tahun 2016, Tentang Desa, dan UU No. 23 / Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah. Pada fase Orde Baru yang menerapkan peraturan formal tersebut perlu diingat konsistensi pelaksanaannya maupun realita penerapannya, agar perlu ada perbandingan secara realistis berlandaskan peraturan yang baru dibuat sejak era reformasi dan selanjutnya menempatkan kebijakan yang menyamai produk pelaksanaannya ke depan. Sebagai contoh misalnya  ; sejak adanya program Inpres Desa Tertinggal / IDT. Hal ini ada kesesuaian dengan sekarang melalui Anggaran Dana Desa / ADD, yang tujuan utamanya hampir sama mengenai penanggulangan kemiskinan di wilayah  perdesaan, (Fajar, 15 /6/2017).

Dalam kerangka mencapai tujuan perencanaan program nasional ; bermuara pada komitmen pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik, yang tentunya searah dengan pringsip ; Good Governance (Tata kelola pemerintahan yang baik), dan bebas KKN (Clean and Governance). Selanjutnya, pada tahap proses penyusunan rencana pembangunan nasional melalui tingkat yang sistematikanya berdasarkan kondisi perencanaan daerah dimulai dari ; tingkat Desa / Kelurahan, Kecamatan, Pemerintah Kabupaten / Kota, Pemerintah Propinsi hingga pada tingkat Pusat Nasional, secara ideal ditujukan dalam rangka meningkatkan peran Pemerintah Daerah terutama dalam akselerasi pembangunan secara menyeluruh dan terpadu. Selain itu, rencana prioritas nasional hasilnya kemudian menjadi pedoman dalam menyusun RKPD, dan Renstra sesuai tuntutan paradigma baru Pemerintahan Daerah berdasarkan UU No. 23 / Tahun 2014. Pada saat yang bersamaan pula dipahami bahwa ; sejumlah rencana nasional menjadi perhatian pemerintah yang konsistensinya sesuai tuntutan pelayanan publik. Olehnya itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam semangat Otonomi Daerah melalui sensus ekonomi 2016, dapat memberi gambaran secara real dan idealistis bagi perencanaan nasional pusat daerah. Dengan pertumbuhan mengenai ; laju inflasi di daerah dapat diawasi melalui peran dan fungsi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), tabungan masyarakat, pengalokasian anggaran perhubungan, telekomunikasi, industri di daerah, sektor pertanian dan peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, perkebunan kakao, kelapa sawit, pusat pelayanan, dan akses ekonomi lainnya. Tingkat pertumbuhan yang dapat dianalisis dengan perkiraan ; tingkat kepadatan penduduk dan potensi ekonomi, letak geografis / tofografis wilayah, sarana dan pra sarana dan lainnya. Sedangkan pelayanan publik dapat ditinjau berdasarkan peran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti ; Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID), Dinas Perhubungan dan lainnya. Pemerintahan Daerah bersinergi ke arah menciptakan kerangka pembangunan pemerintahan yang diharapkan berhasil apabila peran dan fungsi masing – masing dinas dan instansi terkait lebih fokus. Artinya,  apa yang diharapkan kemudian bahwa ; pembangunan sebagai proses kemajuan dengan peningkatan kualitas SDM memunculkan dan mengembangkan model manajemen partisipasi masyarakat yang terkonsentrasi secara penuh di daerah pemerintah Kabupaten / Kota se Indonesia, agar dapat mewujudkan cita – cita masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila UUD 45, (Fajar, 13/6/2017).

Pembangunan informasi dan komunikasi pembangunan pemerintahan yang mencakup produk inovasi unggul bagi kemajuan didaerah yang dicapai. Selain itu, untuk mencapai syarat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Apabila semangat Otonomi Daerah benar – benar diarahkan sejalan komitmen Pemerintah Daerah yang tertuang dalam rencana yang ditetapkan. Diharapkan akselerasi dan peran para investor, swasta, dan BUMN – BUMD, dan lainnya terus melaksanakan program fisik yang telah ditetapkan. Pada masa krisis Indonesia penuh optimisme semangat membangun dirasakan berdampak pada sektor industri padat karya kabupaten ; yang memberi harapan bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan semangat pertumbuhan dan pelayanan publik pemerintah pusat ; telah mengapresiasi ditingkat nasional melalui pemberian penghargaan dan Upakarti 2017 ; kepada berbagai daerah di Indonesia terutama yang berprestasi mewujudkan tujuan, arah kebijakan pembangunan pemerintahan ke depan. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi yang mencakup investasi dan penanaman modal memberikan pengaruh secara tidak langsung terhadap aspek sosial sarana dan pra sarana yang tersedia sehingga, diperlukan akses, pusat pelayanan dengan infrastruktur pemerintahan secara ideal, dan proporsional. Demikian halnya, investasi penanaman modal baik yang bersumber dari PMA – PMDN. Pusat industri ke daerah memerlukan analisis, pengkajian yang sistematis dan berpihak pada kepentingan ekonomi masyarakat, sehingga berkembang sistem keterpaduan antar sektor terkait dalam pembangunan dengan meminimalisir tantangan, dan gejolak ekonomi walaupun Tahun 2017 ini ; tingkat pertumbuhan dicapai sebesar, 5,3 %. (Suleks, 15/6/2017).

Dengan inisiatif mendorong daya saing nasional peluang pertumbuhan dan penyebaran penduduk dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM, lapangan usaha, dan tenaga kerja. Sementara itu, pelayanan yang efektif, efesien produktif dengan perkembangan perekonomian, peningkatan daya saing daerah antar kewilayahan. Akses kesehatan dan pendidikan berkualitas. Manusia yang unggul memiliki daya saing moral dan berkepribadian memiliki akses kualitas pendidikan yang baik, pengelolaan SDA berkelanjutan bagi pertumbuhan ekonomi nilai tambah hasil sektor pertanian. Akses perekonomian wilayah letak geografis kawasan sumber daya ekonomi wilayah propinsi, kabupaten / kota sebagai leading sektor pengembangan alternatif pencapaian pertumbuhan. Dengan sumber distribusi akses daerah target nasional.  Akselerasi daerah pengembangan jaringan telekomunikasi pringsip pelayanan publik efektifitas, efesiensi dan pemanfaatannya bagi tujuan pengelolaan sumber daya niaga dan perdangangan di daerah. Dalam rangka itu, interkonkesitas daerah / kewilayahan diperlukan untuk proses percepatan mengentaskan kemiskinan, penyehatan kelembagaan struktural yang tersedia. Strategi Pemerintah Daerah dalam Otonomi Daerah penyederhanaan sistem pemerintahan. Dengan demikian kerangka dasar pembangunan yang diharapkan yaitu, melalui terlaksananya ; kebijakan desentralisasi, dekonsentrasi dalam kerangka hukum  perundang – undangan. (**)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top