KIP: Pengelolaan Dana Desa Harus Transparan

oleh -347 views

sulbarexpress.fajar.co.id, POLEWALI – Komisi Informasi Publik (KIP) Sulbar menggelar sosialisasi keterbukaan publik bagi pengelolaan dana desa, di Hotel Lilianto, Polewali, Selasa 2 Agustus.

Ketua KIP Sulbar, Rahmat Idrus menjelaskan tujuan dari pelaksanaan sosialisasi tersebut untuk menyampaikan kepada masyarakat terkait regulasi keterbukaan informasi publik. Ia juga mengungkapkan sosialisasi digelar di Polman lantaran banyak aduan yang masuk ke KIP Sulbar terkait dana Desa di Polman.

“Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2008 kita sadari bersama bahwa Keterbukaan Informasi sekarang ini merupakan suatu keniscayaan yang harus dikawal pelaksanaannya agar dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan gejolak,” terang Rahmat.

Ia juga mengimbau kepada seluruh pemerintah agar segera membentuk Pejabat Pembuat Informasi dan Dokumentasi (PPID) mulai dari pemerintah kabupaten, organisasi perangkat daerah sampai ke tingkat pemerintah desa.

“Kemarin kita sudah audiens dan koordinasikan dengan gubernur dan Bbupati untuk secepatnya membentuk PPID yang diberi tugas berhadapan langsung dengan pemohon informasi,” terangnya.

Lebih jauh ia menjelaskan bahwa tugas dari PPID ialah mengelola informasi mulai dari mendokumentasikan terkait badan publik. Tugas lainya adalah berhadapan ketika terjadi sengketa informasi.

“Juga berhak mengecualikan informasi yang tidak boleh dibuka berdasarkan ketentuan undang-undang. Namun jika sengketa tidak dapat diselesaikan ditingkat PPID baru diserahkan ke KIP,” ungkap Rahmat Idrus.

Kepala Dinas Pembangunan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Polman Sakinah, dalam sambutannya menyampaikan bahwa keterbukaan informasi pengelolaan dana desa memang sangat penting agar masyarakat desa ikut mengetahui penggunaan dana desa yang merupakan bantuan APBN maupun APBD.

“Yang kami sesalkan karena ada oknum LSM yang mencoba melakukan permintaan informasi ke kepala desa dengan cara menakut-nakuti kepala desa yang ujung-ujungnya meminta uang dan sudah ada kepala desa yang menjadi korban,” aku Sakinah.

Ia berharap melalui sosialisasi ini para kepala desa dapat mengetahui regulasi yang akan diimplementasikan jika sewaktu-waktu ada pemohon yang datang meminta informasi mengenai ADD.

“Kami meminta kepada KIP apa-apa saja yang perlu disiapkan oleh pemerintah desa apabila ada LSM yang masuk, apakah ada format yang mesti diisi nama dan organisasi yang jelas agar kita tahu apakah yang datang ini benar-benar LSM atau bukan,” jelas Sakinah.

Terkait tudingan adanya oknum LSM yang disampaikan oleh kepala DPMPD Polman, Syamsuddin selaku ketua LSM Basmi yang berkedudukan di Polman mengapresiasi hal ini agar masyarakat dapat mengetahui mana LSM yang suka berbuat negatif.

“Kita mendukung pemerintah dan seharusnya memang ada pembersihan, kalau memang ada oknum LSM yang masuk, apalagi kalau identitasnya tidak jelas, iya harus dilaporkan,” terangnya.

Sementara itu, Andi Iskandar Kepala Bagian Hukum Pemkab Polman yang juga turut hadir mengungkapkan bahwa ada sembilan desa yang disengketakan ke KIP Sulbar terkait penggunaan dana desa yang dilaporkan LSM dan seluruhnya dimenangkan pihaknya.

“Saya inikan kuasa hukum Pemkab Polman yang menangani perkara litigasi, kami kecewa karena ada oknum LSM yang meminta LPJ dan SPJ desa padahal itu tidak bisa keluar sebelum ada audit BPK, kemarin ada LSM melaporkan sembilan desa ke KIP dan alhasil perkara itu kami menangkan,” tuturnya. (ali/sol)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *