Pendataan Subsidi Listrik Diduga Ada Permainan

oleh -141 views

sulbarexpress.fajar.co.id, POLEWALI – Hipunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar melakukan unjuk rasa terkait program subsidi listrik yang dinilai tidak merata di masyarakat, sehingga HMI Cabang Polman melakukan aksi damai di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Polman, Selasa 19 September.

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aksi demonstrasi ini mulai berunjukrasa di jalan utama Polewali beberapa perampatan jalan yang dilalui menjadi macet karena mereka menutup sebelah badan jalan sehingga kemacetan tak terhindarkan, mereka juga sempat melakukan aksi pembakaran ban di depan kantor DPRD Polman yang kemudian berhasil diamankan oleh petugas kepolisian Polres Polman yang bertugas.

Para demonstran diterima langsung oleh Ketua DPRD Polman Fariduddin Wahid beserta anggota DPRD lainnya, para pengunjuk rasa meminta agar kepala rayon PLN Polewali di hadirkan untuk menjawab langsung tuntutan mahasiswa terkait subsidi listrik.

Ketua HMI Cabang Polman, Fadli mengatakan bahwa dalam program subsidi listrik terdapat keganjalan dalam pendataan yang berha mendapatkannya. “Kami dari HMI cabang Polman melakukan aksi damai terkait subsidi listrik yang tidak merata di masyarakat, kami juga telah melakukan komunikasi dengan pihak kementerian dalam hal ini direktur kelistrikan terkait pendataan yang dilakukan pada bulan Januari hingga Maret yang membentuk tim percepatan penanggulangan kemiskinan,” kata Fadli.

“Tim yang di bentuk tersebut yang didalamnya juga ada dari PLN ternyata tidak jalan, teman-teman kemudian jalan dan menemukan masih banyak yang seharusnya menerima subsidi namun tidak mendapatkan subsidi listrik sehingga HMI Polman turun kejalan,” ucap Fadli.

Ia juga menambahkan bahwa ada tiga tuntutan yang disampaikan ke Dewan untuk dipenuhi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. “Pertama meminta agar presiden RI mencopot menteri ESDM saat ini, mencopot kepala rayon PLN Polewali yang dianggap tidak menjalankan perintah pusat untuk pendataan keluarga miskin, ketiga HMI meminta transparansi pajak penerangan jalan yang selama ini dibebankan kepada masyarakat,” tambahnya.

Sedangkan, Ketua DPRD Polman Fariduddin Wahid mempertemukan HMI Cabang Polman dengan Kepala PLN Rayon Polewali, namun pertemuan antara mahasiswa dengan pihak PLN tersebut belum menghasilkan kesepakatan. “Kita akan kembali melakukan rapat dengar pendapat( RDP ) bersama Tim Nasional Pengaduan Penanggulangan Kemiskinan ( TNP2K ) selaku tim yang melakukan pendataan kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi,” bebernya.

“Semua masyarakat yang memiliki kartu jaminan sosial harus mendapatkan subsidi. ini yang harus diketahui PLN,” ungkap Fariduddin.

Menanggapi hal ini, Kepala Rayon PLN Polewali, Kalapadang menjelaskan pihaknya sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam pendataan masyarakat mana yang layak menerima subsidi di Polman. “Itu urusan TNP2K yang mendata. karena kami di PLN tinggal menerima data rumah tangga lewat server, yang dikirim pihak kelurahan dan desa,” tandasnya. (ali/hab)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *