Paslon Diharap tak Mendaftar Diinjury Time

oleh -16 views

sulbarexpress.fajar.co.id, MAMASA – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Mamasa dijadwalkan akan dihelat pada 27 Juni mendatang. Tahapan demi tahapan sudah dilakukan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamasa.

Sesuai jadwalnya, pendaftaran pasangangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati, akan dilaksanakan pada 8 sampai 10 Januari 2018.

Ketua KPU Kabupaten Mamasa, Suryani T. Dellumaja berharap agar paslon yang akan mendaftar memanfaatkan tenggat waktu yang diberikan. Sebab, selain pendaftaran paslon, KPU juga mempersiapkan tahapan lainnya seperti pemeriksaan kesehatan.

“Karena waktunya hanya tiga hari, kita berharap agar paslon mendaftar jangan diinjury time atau diakhir waktu. Soalnya ada kelengkapan persyaratannya yang akan kita periksa. Kemudian kita juga akan berangkat untuk persiapan pemeriksaan kesehatan paslon,” harapnya.

Suryani mengaku sebelumnya, telah melakukan pembekalan bagi partai politik (parpol) pengusung paslon, terutama tata cara pengisian formulir, pengisian sistem informasi pasangan calon (silon).

“Khusus jadwal dan tahapan akan dipertegas, terutama pemeriksaan kesehatan, daftar kekayaan, kemudian izin bagi yang PNS dan Polri atau TNI yang akan mendaftarkan diri sebagai paslon,” sebutnya, Kamis 4 Januari.

Untuk formulir yang diisi oleh paslon, Suryani berujar, formulir yang digunakan sesuai peraturan KPU nomor 1 tahun 2017 tentang Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018.

“Banyak sekarang saya lihat di media sosial terkait rekomendasi paslon tetapi itu bukan formulir dari KPU, jadi yang kami terima adalah formulir yang dari KPU,” ujarnya.

Dijelaskan, sebelum pendaftaran, KPU sudah harus menerima dua orang sebagai penghubung antara KPU dan paslon yang akan diberikan surat keterangan (SK), dari gabungan partai yang akan mengusung bakal calon. Hal itu dimaksudkan agar pihak KPU tidak berhubungan langsung dengan paslon pada saat tes kesehatan nantinya.

Sementara untuk tim sukses kata Suryani, akan dimasukkan pada syarat calon, sebab tim sukses yang dimaksudkan akan berfungsi pada saat kampanye.

“Makanya kalau ada yang melakukan orasi, sementara tidak terdaftar dalam daftar tim sukses, maka akan diberikan sanksi oleh pihak Panwaslih. Itulah pentingnya SK, siapa yang diSK-kan sebagai tim sukses,” pungkasnya. (mg1/smd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *