Pengadaan Lampu Jalan Desa, Diduga Proyek Titipan

oleh -131 views

sulbarexpress.fajar.co.id, POLEWALI – Pengadaan Lampu Jalan di hampir 144 Desa terus berpolemik, bahkan diduga pengadaan proyek tersebut meupakan titipan.

Hal tersebut, disampaikan Ketua LSM Ampera Polman Arwin mengatakan indikator yang menyiratkan pengadaan lampu jalan ini disinyalir proyek titipan diantaranya Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang rutin dibayarkan masyarakat setiap kali melakukan transaksi pembayaran listrik tidak pernah masuk ke kas desa tetapi justru masuk ke kas daerah, namun ironisnya, anggaran pengadaaan lampu jalan justru dibebankan ke kas dana desa.

“Harga per unitnya lampu jalan itu kan sebesar Rp.23 juta lebih, nah bayangkan kalau desa pengadaan sampai 10 unit dalam dua tahun, wah bisa sampai ratusan juta per desa,” kata Arwin, Selasa 9 Januari.

Ia menambahkan penerimaan barang (lampu jalan) berdasarkan fakta di lapangan beberapa desa tidak pernah memeriksa barang dan lebih aneh lagi pihak desa bayarnya ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD).

“Logikanya penerangan jalan ini tanggung jawabnya pemerintah daerah bukannya ke pemerintah desa karena PPJ masuk ke kas daerah bukan masuk ke kas desa, mekanisme tanggung jawab penerangan jalan itu pemda,” tambahnya.

Arwin menyampaikan indikator lain sehingga pengadaan lampu jalan ini dikatakan proyek titipan adalah masalah harga yang terpaut jauh,  masalahnya kata Arwin, seperti di cek di Surabaya harga lampu jalan dengan spesifikasi dan merek yang sama harganya Rp.8,900.000,. lalu biaya pengiriman expedisinya sudah sampai ke Polman untuk satu kontainer Rp.6.000.000.

“Jadi kita bisa hitung berapa batang alat lampu jalan yang masuk ke kontainer itu,” ungkap Arwin.

Selain itu, masyarakat juga selalu bertanya kenapa proyek lampu jalan ini masih berjalan terus bahkan sekretariat daerah sudah menganggarkan selama tiga tahun lalu, sementara disisi lain, masih banyak desa yang membutuhkan anggaran untuk infrastruktur perbaikan jalan dibanding lampu jalan.

“Sejak tiga tahun lalu sudah dianggarkan, bahkan ada desa yang mengaku kami cuma beli saja, jadi kami berasumsi kemungkinan besar ini proyek titipan,” terangnya Arwin.

Terpisah, Kepala Inspektorat Polman Abdul Jalal Tahir menuturkan berdasarkan audit kasus lampu jalan di Polman secara formal sudah sesuai mekanisme, namun secara materil sudah masuk ke ranah hukum dan sudah dilidik oleh kejaksaan tinggi dan Polda Sulbar.

“Karena PPK nya sudah dimintai keterangan di Kejati dan Polda Sulbar, tetapi untuk meminta laporan hasil audit kami itu ada regulasinya harus ada persetujuan pimpinan yaitu Bupati,” tandasnya.(ali/hab)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *