BPOM Temukan Ikan Berformalin

oleh -127 views

sulbarexpress.fajar.co.id, MAMASA – Kurangnya pengawasan dari instansi terkait, menyebabkan Kabupaten Mamasa rawan dan bahkan sangat berpotensi menjadi tempat peredaran makanan yang mengandung bahan pengawet seperti formalin dan boraks.

Berdasarkan penelitian Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) di Mamuju, tahun 2017, dari 304 sampel yang diuji laboratorium, ditemukan satu jenis ikan yang positif mengandung formlin, yaitu cumi-cumi.

Kurangnya pengawasan terkait bahan makanan yang mengandung bahan yang mematikan ini disebabkan minimnya anggaran yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamasa kepada instansi terkait dalam hal pengambilan sampel.

“Sudah empat kali dilakukan pemeriksaan sampel yaitu pada bulan April, Mei, Juni dan November. Saya kira ini sudah maksimal, tetapi kalau mau lebih maksimal yah harus ada anggaran yang besar,” ungkap Hajai S Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamasa Senin 15 januari.

Menurutnya, dana yang digunakan untuk pangambilan sampel tidak sedikit, sementara sampel yang sudah diambil, sedianya dilakukan krosscek ke laboratorium BPOM Makassar. Langkah tersebut memerlukan biaya banyak.

Selain minimnya anggaran, kurangnya personel juga jadi penghambat sehingga belum dibentuk tim terpadu pengawasan obat dan makanan.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Mamasa, Resing Pualillin mengungkapkan, pengawasan dan monitoring dilapangan indeksnya dapat dinaikan jika hal itu didukung dengan penyediaan anggaran.

“Intinya bagamana caranya kita mensuport ini supaya tim terpadu bisa terbentuk karena dengan tim, kita bisa bergerak dan regulasinya sudah jelas,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BPOM Sulbar Netty Nurmuliawaty menerangkan, untuk uji sampel ikan di Mamasa, dari 304 sampel baik ikan kering maupun ikan basah, ditemukan satu ikan yang positif mengandung formalin yakni cumi-cumi.

Menurutnya, BPOM tidak rutin melakukan uji sampel karena mereka tidak hanya menangani satu komoditi tetapi juga mengawasi soal obat kimia, obat tradisional, kosmetik dan suplemen makanan.

“Kami bekerja hanya 7 orang, pasti kita tidak bisa menjangkau semua. Makanya kami membuka layanan pengaduan konsumen,” terangnya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa, Marthinus Tiranda yang juga hadir pada kegiatan itu, mengatakan, dirinya kurang sependapat jika dikatakan kurang pengawasan.

Namun sudah menjadi tradisi bahwa apapun yang datang ke Mamasa selalu dibeli tanpa berpikir apakah makanan itu mengandung bahan yang mematikan atau tidak.

“Kita begitu polos, kita tidak pernah berpikir bahwa yang kita beli ternyata mengandung bahan formalin. Ini kewajiban dari pemerintah untuk menanganinya,” katanya.

Ia berharap, setelah seminar yang dilakukan, ada tindak lanjut yang dilakukan penginisiatip baik yang dilakukan secara terpadu maupun tidak terpadu dalam hal pengawasan.

Seminar ini diprakarsai Lembaga Swadaya Masyarakat, Mamasa Community Development Foundation (MCDF) bekerja sama Pemerintah Kabupaten Mamasa. Kegiatan yang digelar di Hotel Matana 2 itu turut dihadiri sejumlah tokoh adat, tokoh agama, mahasiswa dan sejumlah staf Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemkab Mamasa. (mg1/smd)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *