Hadiri Pendaftaran Paslon Cabup, Istri Wabup Dipanggil Panwas

oleh -97 views

sulbarexpress.fajar.co.id, POLEWALI – Istri Calon Wakil Bupati Polman Haribulang yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dipanggiol Panwas kabupaten, lantaran didapati menghadiri pendaftaran calon Cabup dan Cawabup di KPU Polman, Rabu 17 Januari.

Panwas menganggap Haribulang yang merupakan ASN telah melanggar aturan yang diterapkan penyelanggara Pilkada dan juga sudah diatur dalam undang-undang ASN.

Kepala Divisi Penindakan Panwaslu Polman Arhamsyah mengatakan Haribulang diduga melanggar PP 53 undang undang nomor 5 tentang ASN, kemudian surat edaran Kemenpan RB dan Kemendagri sebagaimana tertuang dalam regulasi tidak memperbolehkan seorang ASN turut andil dan ikut serta dalam pendaftaran paslon di KPU.

“Pukul 9.30 Wita tadi kami undang terkait hadirnya beliau di pendaftaran paslon Cabup di KPU tadi kami sudah klarifikasi, yang jelasnya kalau kita perhatikan PP 53 di undang-undang nomor 5 tentang ASN kemudian ada surat edaran dari komisi ASN maupun Menpan RB dan Kemendagri itukan tidak diperbolehkan,” kata Arhamsyah.

Ia menambahkan status Haribulang yang tak lain merupakan istri dari HM. Natsir Rahmat paslon petahana yang hanya ingin menemani suaminya, Arhamsyah menjelaskan pihaknya tidak bisa kompromi sebelum ada keterangan ahli dari Inspektorat.

“Tidak ada aturan menjelaskan itu, tapi dia dilematis menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu juga mau bagaimana caranya kalau tidak dampingi suaminya,” tambahnya.

Arhamsyah juga menyampaikan akan memanggil Haribulang untuk dimintai klarifikasi selama lima hari atau tiga plus dua, kemudian proses selanjutnya adalah wewenag Kemendagri untuk menjatuhkan sanksi ringan, sedang atau berat.

“Kalau inilah proses di Panwas kami tindak lanjuti dengan klarifikasi selama lima hari. kami juga akan koordinasi dan butuh keterangan ahli dari inspektorat ada tidak aturan mengenai itu karena dia istri paslon bagaimana memposisikan diri, apalagi pada hari itu bukan hari libur,” ungkap Arhamsyah.

Selain itu, sebelumnya semua SKPD di Polman sudah di surati tentang regulasi larangan ASN menghadiri pendaftaran paslon atau terlibat politik praktis, demikian juga dengan tenaga sosial yang menggunakan program daerah apalagi mengatasnamakan suatu paslon.

“Yang kami pahami berkoment dan berfoto bersama di medsos dengan bakal calon kalau kita lihat PP 53 dan surat edaran Kemendagri, disitu jelas ada sanksinya,” tandasnya. (ali/hab)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *