Tuntut Upah Naik, PPNI Mengadu ke Dewan

oleh -198 views

sulbarexpress.fajar.co.id, POLEWALI – Puluhan dewan pengurus daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) kabupaten Polman mendatangi kantor DPRD Polman dengan menuntut kenaikan upah perawat, Jumat 19 Januari.

Aspirasi pengurus PPNI ini diterima Rahmadi Ketua Komisi IV serta lima anggota komisi lainnya dengan menggelar rapat dengar pendapat yang dihadiri Pelaksana Tugas Kepala BKD Polman Budi Utomo, Kabid Sosial Aco Musaddad dan Budaya Balitbangren serta perwakilan Dinkes Polman.

Ketua PPNI Polman Rusdianto mengatakan perawat adalah suatu profesi bukan pembantu profesi dan perawat merupakan mitra kerja profesi kesehatan lain. Dirinya juga menceritakan bahwa begitu menyelesaikan kuliah seorang perawat harus memiliki STR dengan mengikuti uji kompetensi, kata dia, di Polman terdapat 20 Puskesmas, 613 Posyandu dan 63 Poskesdes yang sangat membutuhkan perawat bahkan kebanyakan perawat memegang program yang harus selalu stand by di UGD dan ruang perawatan untuk merawat pasien, sehingga berdasarkan analisa tersebut, Rusdianto berharap Pemkab menambah kuota CPNS perawat dan menaikkan insentif perawat.

“Ruang rawat di rumah sakit umum memang Tambah besar, tapi persoalannya tidak dibarengi peningkatan kesejahteraan perawat utamanya yang masih berstatus tenaga honorer sukarela,” kata Rusdianto.

Ia menambahkan pengangkatan tenaga kontrak K2 tahun kemarin masih didominasi staf administrasi padahal yang butuhkan saat ini adalah tenaga perawat untuk membantu dan merawat pasien diseluruh fasilitas kesehatan.

“Kebetulan kejadian di Dinkes seperti itu kondisinya rata-rata yang terangkat tenaga administrasi,” ungkap Rusdianto.

Ditempat yang sama, PLT Kepala BKDD Polman Budi Utomo menjelaskan kenaikan upah perawat khususnya tenaga sukarela akan dipertimbangkan berdasarkan regulasi, karena harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

“Seandainya uang kita banyak bisa saja dipenuhi, misalnya uang yang tersedia cuma cukup 20 orang tetapi karena ada 30 orang berkontribusi terpaksa dibagi rata, semakin banyak pembagi semakin kecil hasilnya,” ujarnya.

Budi Utomo juga berharap pihak RSUD jangan asal menerima tenaga perawat bila tidak ada kebutuhan mendesak, lantaran jumlah perawat sudah mencapai 400 orang.

“Makanya pihak rumah sakit harus berhati-hati menerima perawat,” tuturnya.

Sementara itu, anggota komisi IV DPRD Polman Tasmin Jalaluddin meminta tenaga sukarela yang sudah lama mengabdi dan berumur diatas 35 tahun diprioritaskan pengangkatannya menjadi CPNS.

“Pegawai kita yang sudah lewat 35 tahun usianya sebaiknya mereka ini ada prioritas,” harapnya.

Sedangkan, anggota komisi IV lainnya Sahabuddin Sunusi membeberkan pengangkatan CPNS jalur K2 perlu perhatian serius pemerintah, karena masih ada yang tidak melalui prosedur yang berlaku, bermodalkan SK bodong oknum kepala dinas.

“Ada yang terangkat SK nya Bodong. Kepala dinas memberikan SK kepada honor. Saya sudah koordinasi ke Menpan RB. Kalau kita lakukan verifikasi maka banyak yang bermasalah,” terangnya.

Salin itu, total APBD Polman yang berkisar Rp.1.3 triliun lebih diharapkan bisa mensejahterakan tenaga honorer dengan upah yang memadai.

“Kalau bisa data jumlah pegawai diberikan ke kami, termasuk di dinas kesehatan,” tandasnya. (ali/hab)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *