Aliansi Mahasiswa Unjuk Rasa, Tolak Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Impor Beras

oleh -245 views

sulbarexpress.fajar.co.id, POLEWALI – Puluhan mahasiswa yang berasal dari dua perguruan tinggi di Polewali, yakni Unasman dan IAI DDI kembali menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPRD Polman, dalam tuntutannya rombongan ini menolak alih fungsi lahan pertanian menjadi kompleks perumahan serta menolak impor beras, Senin 22 januari.

Para pengunjuk rasa diterima Ketua DPRD Polman Faridudin Wahid serta Wakil Ketua DPRD Polman Amiruddin, kemudian mereka dipersilahkan masuk ke ruang aspirasi untuk dilakukan rapat dengar pendapat.

Korlap dari Mahasiswa IAI DDI Imam Agus Faizal mengatakan isu yang berkembang hari ini merupakan tamparan keras bagi warga karena pengalihan alih fungsi lahan pertanian fiktif pemerintah lebih menyukai menanam batu pondasi bangunan orang ketimbang menanam komoditi pangan yang dapat meningkatkan ketahanan pangan.

“Bagaimana hasil pertanian bisa meningkat, kalau selalunya sawah dan kebun ditimbun dijadikan bangunan perumahan, ini harus dicegah,” kata Agus.

Sementara itu, mahasiswa asal Unasman Suaib mengungkapkan kebijakan impor beras yang dilakukan pemerintah pusat berdampak pada turunnya harga gabah sehingga petani lokal akan meradang.

“Kenapa kita tidak impor beras lokal saja, kasihan petani,” jelasnya.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Polman Faridudin Wahid menuturkan kebijakan pemerintah mengimpor beras sudah berdasarkan analisa kebutuhan, sedangkan berkenaan harga beli gabah sudah dipertimbangkan Bulog.

“Hari ini kita meneriakkan kebijakan pemerintah pusat, saya pikir pemerintah sudah menganalisa dampak dari kebijakannya, tetapi untuk melanjutkan swasembada pangan. Harus dikalkulasi berapa harga operasionalnya,” terangnya.

Selain itu, DPRD serta Pemkab Polman belum lama ini sudah mensahkan perda tentang ketahanan pangan berkelanjutan yang dimana didalamnya menyebutkan apabila ada pengembang atau developer yang ingin mengalih fungsikan lahan pertanian produktif harus mengganti tiga kali lipat lahan tersebut.

“Jadi kita sudah melindungi ketahanan pangan berkelanjutan dengan perda itu,” tandasnya.(ali/hab)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *