Bupati Sepakat Revisi Perbub

oleh -80 views

sulbarexpress.fajar.co.id, MAMUJU-– Setelah menimbulkan keresahan sejumlah pihak, akhirnya Bupati Mamuju Habsi Wahid sepakat merevisi Perbub tentang tata niaga gabah kering.

Dalam rapat terbatas yang digelar di ruang kerja Bupati, Rabu 7 Februari yang menghadirkan berbagai unsur terkait, termasuk pengusaha dan perwakilan petani. Menghasilkan keputusan bahwa hasil panen gabah kering sudah dapat dijual keluar kabupaten Mamuju, namun disertai ketentuan.

Ketentuan tersebut mengatur para petani untuk menyelesaikan kewajiban mereka memenuhi stok Badan Urusan Logistik (Bulog) Sub Divisi Regional (Subdivre) Mamuju. Sebanyak 4 ribu ton beras, melalui pengusaha penggilingan mitra Bulog dengan harga kisaran Rp 4.300 perkilogram.

“Jika tidak, mereka tidak diperbolehkan melakukan ekspor sampai kawajiban mereka terselesaikan. Khusus kendaraan kecil tiga karung, sementara yang jenis fuso sebanyak lima karung GKP,” ujar Habsi, usai rapat pembahasan dengan lintas sektor untuk menyelesaikan persoalan ekspor GKP.

Habsi melanjutkan, jika terdapat petani yang tidak mengikuti ketentuan itu, maka personel Kodim 1418 Mamuju akan menegur dan menindak petani, sesuai dengan MoU antara TNI dan Presiden RI soal ekspor beras dan GKP.

“Yang jelas petani hanya boleh melakukan ekspor kalau stok di Bulog sudah mencapai target. SK itu akan direvisi dan disosialisasikan kepada seluruh masyarakat,” katanya.

Ketua Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Makassar, Aru Armando mengatakan, peningkatan harga merupakan hal biasa dan lumrah di dunia ekonomi. Itu disebabkan, peningkatan harga yang dipatok murni persaingan usaha. Olehnya tidak dibenarkan jika bupati Mamuju melakukan pelarangan ekspor GKP.

“Seandainya ada yang memonopoli atau terjadi penimbunan, yah baru melanggar dan bisa diproses secara hukum. Ekspor ini kan legal. Masa yang legal kok dilarang-larang, kan nggak boleh,” sebut Aru.

Dia melanjutkan, jika Pemkab Mamuju beralasan melakukan pelarangan untuk menekan terjadinya iflasi, maka mereka harus mencari alternatif lain. Alasannya jika Pemkab Mamuju melarang, maka pemerintah lah yang sudah melanggar prinsip tata niaga.

“Tidak sesuai dengan sistem persaingan usaha yang sehat kalau dilarang,” tandas Aru. (bal/sol)

 

Tujuh poin kesepakatan yang nantinya akan dituangkan dalam revisi:

1. Pemkab Mamuju akan segera melakukan revisi tentang Surat Keputusan Bupati Nomor: 188.54/120/KPTS/1/2018 tanggal 22 Januari 2018 tentang tata kelola perdagangan gabah kering panen.

2. Para pedagang/pengumpul berkewajiban memenuhi target bulog pada setiap tahun dengan cara memberikan kepada Bulog tiga karung untuk setiap pemuatan dengan menggunakan mobil truk kecil dan lima karung untuk pemuatan dengan mobil truk besar, untuk dibeli oleh Bulog berdasarkan standard harga dari pemerintah.

3. Pemerintah Kabupaten Mamuju membolehkan hasil gabah kering panen untuk dijual keluar daerah, bila stok Bulog telah terpenuhi yang dibuktikan adanya surat keterangan dari Bulog.

4. Untuk mengawasi pembelian oleh Perum Bulog dari petani berdasarkan harga rujukan dari INPRES NO 5 Tahun 2015, akan diserahkan kepada Babinsa dan diketahui oleh Komandan Kodim selaku lembaga yang secara nasional telah terlibat dalam menjaga stabilitas pangan.

5. Perum Bulog diharapkan dapat menyerahkan hasil pembelian gabah dari petani kepada mitra Bulog.

6. Dinas Perdagangan akan melakukan tera ulang terhadap timbangan yang digunakan oleh para pedagang secara berkala.

7. Bila kesepakatan ini tidak dilaksanakan oleh pihak pedagang/pengumpul maka pihak keamanan dalam hal ini Babinsa, diketahui oleh Komandan kodim dapat melakukan teguran, dan bilamana masih belum diindahkan akan ditindak lanjuti oleh pihak Kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *