Nyaris Ricuh, Eksekusi Lahan Ditunda

oleh -98 views

sulbarexpress.fajar.co.id, POLEWALI – Eksekusi lahan di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli, Polewali Mandar terpaksa ditunda karena saat pihak Pengadilan Negeri (PN) Polewali melakukan eksekusi ditahan ratusan massa yang menolak, Rabu 21 Februari.

Ratusan massa juga tampak terlihat memblokade jalan menuju ke lokasi eksekusi, sehingga membuat aparat keamanan kesulitan mengamankan lokasi yang akan dieksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri Polewali.

Juru sita PN Polewali Hasanuddin mengatakan pihaknya berusaha melakukan eksekusi bahkan dikejar oleh massa. Puluhan aparat keamanan dari Polres Polman pun langsung bersiaga di lokasi kejadian. Situasi dilokasi sempat tegang saat juru sita Pengadilan Negeri Polewali tiba di lokasi, namun berhasil meredam amarah. Beberapa massa yang membawa beberapa benda tajam juga dihalau oleh aparat.

“Tadi saya mau ke lokasi, tapi dikejar parang oleh massa” kata Hasanuddin.

Sementara, Kapolres Polman AKBP Muhammad Rifai didampingi oleh Kabag Ops Kompol Ramli, Kapolsek Wonomulyo Kompol Jufri Hamid, Kasat Reskrim AKP Niki Ramdani, Danramil Kapten Inf Poniman KM, Babinsa Koptu Irwandi, segera turun langsung memediasi massa dengan pendekatan persuasif.

“Pengamanan ini untuk meredam amarah massa, kami sudah minta eksekusi ditunda karena situasi sekarang musim Pilkada, ” kata Kapolres Polman AKBP Muhammad Rifai.

Sedangkan, Ketua Pengadilan Negeri Polewali Heriyanti menyampaikan eksekusi ini berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri Polewali nomor: 10/Pen.Pdt. Eks./2018/Pn.Pol, kata dia, pihaknya telah empat kali memohon meminta pengamanan saat eksekusi lahan sejak dari tahun 2017.

“Eksekusi ini terpaksa ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Kami akan koordinasi dulu dengan kedua belah pihak dan kepala desa setempat. Eksekusi tadi ditunda karena tidak adanya keamanan terstandar eksekusi,” kata Heriyanti.

Selain itu, upaya PN Polewali melakukan eksekusi adalah proses penegakan hukum ditengah masyarakat, olehnya ia memohon dukungan dari seluruh anak bangsa.

“Kita lakukan eksekusi untuk memberikan hak pencari keadilan,” terangnya.

Kasus eksekusi perkara perdata dengan nomor 10/Pdt.G/2014/PN.Pol. ini melibatkan antara dua pihak yakni Hj. Ramlah Binti Abd. Hamid (Pemohon) dengan Hj. Sapinah Binti Tambono (termohon). Luas lahan persawahan yang menjadi sengketa ini seluas lima hektar ini berada di Dusun Lamungan, Desa Kurma, Kecamatan Mapilli. (ali/hab)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *