68 Madrasah Belum Terima Dana BOS

oleh -101 views

sulbarexpress.fajar.co.id, POLEWALI – Molornya pencairan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) semester II tahun anggaran 2017 membuat 68 Madrasah di Kabupaten Polman belum menerima dana BOS.

Sehingga, membuat para Kepala Sekolah harus memutar otak menutupi pengeluaran untuk biaya operasional, mulai dari pengadaan alat tulis kantor (ATK), penyediaan media pembelajaran gaji guru honorer, serta tagihan listrik.

Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Polman Ruwaedah mengatakan penyebab utama madrasah yang tidak kebagian dana BOS lantaran kekurangan anggaran tahun lalu. Kata dia, cair tidaknya dana BOS 68 madrasah yang terdiri dari 58 Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan 10 Madrasah Ibtidaiyah (MI) belum juga ada kepastian.

“Karena belum ada juga penjelasan apakah dana BOS tahun lalu dibayarkan tahun ini, yang jelas penyebabnya itu karena anggarannya memang habis atau nol rupiah,” kata Ruwaedah, Senin 26 Februari.

Ia menambahkan solusi menutupi utang madrasah akibat dana Bos tidak cair sedang diupayakan dengan berkoordinasi ditingkat Kanwil Kemenag Sulbar, karena akan menjadi piutang madrasah, ia berharap anggaran 2018 bisa digunakan membayar utang Bos 2017.

“Mudah-mudahan direalisasi karena saya ini hanya sebatas mengusulkan, saya juga belum bisa memastikan sisa dana bos 2017 bisa cair. Karena saya konfirmasi ke Kabid dia bilang belum bisa memberi jawaban final, semoga saja ada dana tambahan untuk menutupi itu;” jelasnya.

Ruwaedah juga menyampaikan bukan hanya Polman yang kekurangan dana BOS, sekira 13 Provinsi di indonesia juga mengalami nasib yang sama dana BOS nya tidak cukup dibagi, meski demikian Polman satu satunya kabupaten di Sulbar yang kekurangan anggaran.

“Kalau gak salah penyampaiannya kemarin ada 13 provinsi yang juga kekurangan BOS, hanya saja, Mungkin cuma di Polman yang kurang anggarannya di Sulbar, tapi kabupaten lain cukup,” ungkap Ruwaedah.

Sementara itu, kekurangan dana BOS tahun lalu berkisar Rp.1.183.000.000 (Satu miliar seratus delapan puluh tiga juta rupiah), akibat kurangnya dana yang cukup besar ini bahkan ada 20 madrasah yang tidak full menerima dana BOS.

“Jadi bukan persoalan administrasi, tapi memang uang habis. Sampai ada madrasah yang tidak full terima BOS,” ujarnya.

Menurutnya, pencairan dana Bos sudah sangat berbeda dibanding pada tahun-tahun sebelumnya. Bedanya ketika BOS sudah masuk dari anggaran Bansos, LPJ bisa dilakukan setelah dana cair.

“Saat ini terbalik, sekolah harus merampungkan LPJ dulu ke Kanwil Kemenag. Baru BOS dicairkan,” tuturnya.

Bahkan, Ruwaedah membantah jika dirinya sudah mengetahui lebih awal bila dana BOS madrasah kekurangan, karena madrasah yang duluan masuk LPJ nya sudah disampaikan akan ada tambahan dana tapi ternyata yang masuk tidak full.

“Andaikan kita tahu memang kalau kurang dana BOS kurang kita bagi rata saja,” terangnya.

Selain itu, dirinya optimis kekurangan anggaran akan masuk di akhir tahun setelah menerima Informasi akan ada relokasi anggaran.

“Kita kroscek muncul itu dana Rp.1 miliar lebih, tapi pas hilang blokirnya ceritanya hilang juga itu dana. Kita konfirmasi terus, kita tunggu sampai akhir tahun tidak ada anggaran masuk,” tandasnya.(ali/hab)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *