Penetapan Alokasi Kursi dan Dapil, Pekan Depan Diajukan ke KPU RI

oleh -64 views

sulbarexpress.fajar.co.id, MAMUJU – Usai melakukan uji publik ditingkat kabupaten se Provinsi Sulawesi Barat, KPU Sulbar menggelar rapat koordinasi terkait penataan dan penetapan alokasi jumlah kursi dan daerah pemilihan (dapil) pemilu 2019 yang diselenggarakan di d’Maleo Hotel & Convention Mamuju, Senin 26 Februari.

Dalam rapat koordinasi tersebut, seluruh hasil uji publik disetiap kabupaten dapat diterima oleh masing-masing perwakilan partai yang akan berlaga pada pemilu 2019 nanti.

Adapun dari hasil uji publik yang dibacakan oleh Komisioner KPU Sulbar Reihan Mas’ud diantaranya memuat hasil uji publik Kabupaten Mamuju dimana dapil satu yang sebelumnya terdiri dari lima kecamatan dipecah menjadi dua dapil. Dapil pertama diisi oleh kecamatan Tapalang, Tapalang Barat, dan Bala-balakang sedang dapil dua diisi oleh kecamatan Mamuju dan Simboro.

“Hasil uji publik yang telah diselenggarakan kali ini hampir disemua kabupaten menggunakan format yang sama dengan pemilu sebelumnya, hanya saja untuk Kabupaten Mamuju perlu pencermatan mendalam sebab sebelumnya masih tergabung dengan Mamuju tengah yang merupakan Daerah Otonomi Baru sehingga ada penataan dapil dan sudah diuji publikan,” ungkap komisioner perempuan KPU Sulbar itu.

Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Mamuju Bambang Hariyanto mengungkapkan bahwa pembagian dapil di Mamuju sudah memenuhi semua faktor dalam penentuan dapil. Seperti faktor kesejarahan, kohesivitas maupun integritas wilayah yang ada di dapil.

“Jika kita cermati pada opsi yang ditawarkan KPU memenuhi aspek proporsional yaitu Kecamatan Mamuju berdiri sendiri dengan alokasi tujuh kursi akan tetapi ini punya kelemahan yaitu antara Kecamatan Simboro dan Tapalang memiliki integritas wilayah yang berjauhan, kemudian juga faktor kohesivitas karena masyarakat Mamuju dan Simboro lebih terpadu jika dibandingkan dua kecamatan yang lain sehingga banyak yang memilih opsi kecamatan Mamuju dan Simboro bergabung menjadi satu dapil,” paparnya.

Sementara itu, Ketua KPU Sulbar Usman Suhuriah mengungkapkan bahwa usai rapat koordinasi terkait hasil uji publik yang telah dilaksanakan di masing-masing kabupaten yang ada di Sulbar, maka pekan depan pihaknya akan menyerahkan draft hasil rapat tersebut ke KPU RI untuk mendapatkan putusan terkait penetapan dapil dan alokasi kursi pada pemilu 2019.

“Kewenangan penetapan dapil dan alokasi kursi ini merupakan kewenangan KPU RI, insyaallah pekan depan kita akan serahkan ke KPU RI hasil dari uji publik kita. Kegiatan ini merupakan suatu prosedur yang dilakukan untuk memperkuat representasi pemilih untuk dikonversi ke dalam kursi sesuai prinsip yang akuntabel dan dapat dipertanggung jawabkan,” terangnya. (bal/sol)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *