Cegah Pelanggaran Sejak Dini, Panwaslu Pasangkayu Sebarkan Baliho Imbauan

oleh -254 views

sulbarexpress.fajar.co.id, PASANGKAYU – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Pasangkayu membagikan baliho kepada 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Pasagkayu. Pemasangan baliho tersebut sebagai bentuk imbauan dan sosialisasi yang ditujukan kepada ASN, Polri, TNI dan aparat desa agar terhindar dari berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi dalam pemilu.

Ketua Panwaslu Pasangkayu Syamsudin mengatakan, pemasangan baliho imbauan tersebut yang disebarkan di masing-masing kecamatan sebagai bentuk pencegahan dini.

“Pengawas pemilu senantiasa terus melakukan upaya-upaya preventif namun jika tetap masih terjadi pelanggaran maka akan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Ini kita pasang untuk sosialisasi aturan pemilu bagi ASN, Polri, TNI dan aparat desa, di pasang di tiap kecamatan,” kata Syamsudin.

Selain itu, lanjut dia, diharapkan sesudahnya ada pemasangan sosialisasi aturan tersebut, dapat menyadarkan masyarakat, agar pada proses pelaksanaan pemilu nanti benar-benar berjalan sesuai dengan aturan dan harapan masyarakat. Kata dia, pemilu yang berintergritas dan berkualitas hanya dapat tercipta jika semua saling bergandengan tangan mewujudkannya pemilu yang bersih dan transparan terutama penyelenggara wajib hukumnya memiliki integritas.

“Mudah-mudahan masyarakat terutama ASN, Polri, TNI dan aparat desa terhindar dari segala bentuk pelanggaran, berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 pada pasal 283, 283, dan 494 dimana setiap ASN, TNI, Polri dan perangkat desa dan anggota BPD yang melanggar larangan politik praktis akan dipidana dengan kurungan 1 tahun plus denda paling banyak Rp12 juta,” terang Syamsudin.

Ketua Panwascam Kecamatan Sarjo Heriansyah selain melalui imbauan baliho Panwascam juga tetap melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat apa lagi masyarakat yang berstatus ASN.

“Dikarnakan baliho sangat terbatas, kami juga ke masyarakat lansung melakukan sosialisasi dampak pelanggaran politik praktis. Banyak momen bisa kami manfaatkan, seperti jika ada pertemuan di balai desa dan usai salat jumatan di mesjid-mesjid,” singkat Heriansyah. (ndi/sol)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *