Menjadi Pilar Demokrasi, Dunia Menguji Kebebasan Pers di Indonesia

oleh -113 views

sulbarexpress.fajar.co.id, BOGOR – Mahkamah Konstitusi RI bekerjasama Dewan Pers menggelar sosialisasi peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi wartawan media massa cetak, TV, Radio, dan Online se-Indonesia di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Cisarua Bogor 26 Februari sampai 1 Maret nanti.

Wakil Ketua MK RI Anwar Usman mengatakan pers mempunyai andil dalam perjalanan Indonesia sampai saat ini. Terutama peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945.

“Problematika kebangsaan yang ada dengan proporsional, objektif, dan profesional. Hal ini penting untuk dilakukan, agar kita tidak menjadi bagian dari masalah yang ada, tetapi kita menjadi solusi untuk memecahkan problematika kehidupan kebangsaan yang semakin kompleks,” kata Anwar saat membuka acara.

Ia menambahkan proses demokrasi yang saat ini kita nikmati, tidak dapat terlepas dari proses reformasi yang memaksa beralihnya rezim kekuasaan orde baru ke orde reformasi pada tahun 1998. Termasuk perubahan konstitusi dan kebebasan pers yang patut disyukuri.

“Tapi saat ini kebebasan pers juga harus dilaksanakan dengan bijaksana dan profesional. Maka kehidupan demokrasi, tegaknya hukum dan konstitusi menjadi tanggung jawab kita bersama dalam mengungkap kebenaran,” tambahnya.

Anwar juga menyampaikan media mempunyai peran dan andil yang sangat besar dalam menegakan hukum di Indonesia. Olehnya itu ketaatan terhadap hukum dan konstitusi harus terus tertanam dalam benak insan pers sebagai anak bangsa.

“Jangan biarkan diri kita terjebak dalam dunia politik kapital, tapi kita harus menjadi bagian dalam menciptakan demokrasi yang damai untuk bangsa dan negara,” ungkap Anwar.

Ketua Dewan Pers Indonesia Yosep Adi Prasetyo menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi pers saat ini. Dengan menjamurnya media di Indonesia yang mencapai 47 ribu media di Indonesia, 2 ribu diantaranya cetak, tapi tahun 2014 setelah didata hanya 567 cetak sesuai syarat media profesional dan menurun lagi pada tahun 2015, sebanyak 321 media.

“Dunia saat ini menguji kebebasan pers di Indonesia. Faktanya banyak media yang berandalkan dengan copy paste bahkan banyak media tapi wartawannya tidak ada,” terangnya.

Selain itu, sebagai pilar demokrasi media hadir untuk bersama-sama memerangi hoax yang bisa mempropagandakan dan membuat masyakat hilang kepercayaannya.

“Apalagi saat ini musim pilkada mari kita menerapkan profesionalisme dan hanya berpihak kepada kepentingan rakyat bukan kepentingan golongan atau kelompok tertentu,” tandasnya. (hab/sol)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *