Nilai Pajak Sarang Burung Walet Harus Realistis

oleh -25 views

sulbarexpress.fajar.co.id, MAMUJU – Kian maraknya usaha sarang burung walet yang digeluti masyarakat mulai dilirik Pemkab Mamuju untuk mengeruk pendapatan daerah melalui penetapan pajak atas penghasilan usaha tersebut.

Ranperda atas pajak sarang burung waletpun telah masuk dalam Propemperda 2018 yang ditarget segera rampung tahun ini. Anggota DPRD Mamuju Asdar berharap agar besaran pajak dalam aturan tersebut nantinya tidak memberatkan para pengusaha.

“Penentuan pajak harus realistis, sebab dibutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil dari sarang burung walet. Sudah ada wacana penetapan pajak sepuluh persen dan ini bagi sebagian masyarakat (pengusaha,red) yang disampaikan ke saya itu sangat besar,” ungkap Asdar, saat ditemui Selasa 27 Februari.

Asdar bukannya membela para pengusaha, namun menurutnya hal itu tidak sebanding dengan apa yang diberikan pemerintah dalam mengembangkan income para pengusaha sarang burung walet.

“Seandainya pemerintah memberikan bantuan seperti obat hama maupun parfum sarang burung walet yang digunakan untuk menarik walet agar lebih banyak berkumpul, besaran pajak itu wajar saja. Tapi ini belum ada sumbangsih pemerintah, tiba-tiba menerapkan aturan besaran pajak itu, hal ini yang menjadi polemik di masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III, Reza Morunga berpendapat bahwa perda pajak sarang burung walet mendesak dibahas untuk ditetapkan lantaran kian maraknya bangunan yang diubah fungsi menjadi tempat usaha tersebut.

“Sudah harus cepat dibahas karena bangunan-bangunan walet tersebut kadangkala mengganggu seperti suara bising yang digunakan untuk memanggil walet. Kemudian juga pendapatan dari usaha tersebut terbilang besar sehingga dapat dijadikan objek pajak,” ungkapnya.

Sedangkan, Anggota Komisi I DPRD Mamuju, Syamsuddin mengungkapkan dalam Ranperda pajak sarang burung walet itu nantinya juga mengatur permasalahan lokasi dan izin usaha agar tidak terjadi gangguan di masyarakat.

“Yang akan kita bahas nanti pertama akan lebih kearah izin dan lokasi usaha sarang burung walet. Nantinya ada area yang dibatasi tidak boleh ada usaha sarang walet di situ sebab mengganggu seperti di dekat sekolah atau rumah ibadah. Hal ini juga karena Perda Bangunan kita yang tidak diterapkan Pemerintah,” tandas Syamsuddin. (bal/sol)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *