Ombudsman Terima Aduan Jalan Rusak di Mamuju

oleh -209 views

sulbarexpress.fajar.co.id, MAMUJU – Pelayanan publik dibidang infrastrukur jalan masih menjadi salah sorotan masyarakat. Atas kondisi sejumlah jalan rusak yang terlihat pada beberapa jalan kota di Mamuju, bahkan jalan lintas provinsi hingga jalan Trans Sulawesi.

Sebagai lembaga pengawas pelayanan publik, Ombudsman RI Sulbar telah menerima pengaduan masyarakat terkait kondisi jalan rusak di Kota Mamuju. Salah satunya jalan Martadinata yang merupakan salah satu akses menuju kompleks perkantoran Gubernur Sulawesi Barat.

Sebagai upaya tindaklanjut, Tim RCO Ombudsman RI sulbar melakukan pemantauan dibeberapa titik, diantaranya Jl. Martadinata dan Jl. Andi Endeng Kabupaten Mamuju, Kamis 8 Maret.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar Lukman Umar mengatakan, salah model pelayanan publik yang ideal ketika sudah tahu ada yang tidak baik langsung dibenahi. Menurut Lukman jalan Martadinata sudah lama rusak dan sangat rawan kecelakaan, bahkan hampir setiap hari dilalui oleh pejabat publik.

Lukman juga menilai, kurang elok jika alasan status jalan kota atau jalan provinsi menjadi dalih saling lempar tanggung jawab, setidaknya semua pihak bisa melakukan koordinasi untuk menanggulangi kerusakan tersebut, baik Dinas PU kabupaten, provinsi bahkan pihak Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) XIII Makassar.

“Secara kelembagaan kami imbau Dinas PU (Pekerjaan Umum) segera perbaiki jalan-jalan yang rusak utamanya yang ada dalam kota. Jangan lagi ada alasan kewenangan kabupaten atau kewenangan provinsi, setidaknya lakukan koordinasi, setidaknya ada kepekaan sebagai penyelenggara pelayanan publik,” kata Lukman.

Ia menambahkan, dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik, setiap masyarakat berhak menyampaikan komplain ke pemerintah yang berkaitan dengan fasilitas umum dan pelayanan publik.

“Dan setiap komplain atau pengaduan yang disampaikan ke pemerintah ditembuskan ke Ombudsman, sehingga dalam proses tindaklanjut Ombudsman bisa memantau respon pemerintah terhadap keluhan masyarakat,” tandas Lukman. (*)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *