Wakapolres : Kami Butuh Perda Tindaki Bentor

oleh -145 views

sulbarexpress.fajar.co.id, POLEWALI – Keberadaan Becak Motor (Bentor) di Kabupaten Polewali Mandar terus menuai protes, kendaraan roda tiga ini dianggap tidak memenuhi persyaratan sesuai undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, karena dinilai tidak memenuhi standar keamanan.

Anggota DPRD Polman Rahmadi mengungkapkan jumlah bentor saat ini terus melonjak dalam tiga tahun terakhir, bahkan sudah merenggut lima korban jiwa baik dari pengemudi bentor maupun penumpang yang dibawanya. Menurutnya bentor hanya dimodifikasi di bengkel las biasa. Bukan kendaraan yang keluar dari pabrikan, sehingga aspek keselamatannya masih diragukan.

“Entah kenapa di Polman bentor masih melenggang dengan santainya di Jalan raya, padahal dari sisi desain saja bentor sudah jauh dari kata safety. Apalagi bentor sudah menelan lima korban jiwa,” kata Rahmadi.

Terpisah, Wakapolres Polman Kompol Aska Mappe mengungkapkan untuk melarang bentor yang berkeliaran di jalan raya, maka perlu segera dibuat produk Peraturan Daerah (Perda) mengenai kontroversi aktivitas bentor.

“Untuk melarang jalan, tentu Satlantas belum bisa kecuali jika ada Perda yang dapat menghentikan ini, memang safetynya tidak ada bentor ini,” ucap Aska Mappe.

Ia menambahkan model bentor yang beroperasi di Polman sangat rawan mengancam keselamatan penumpangnya, lantaran hanya memiliki rem belakang yang berfungsi, sehingga dirinya berharap jikalau Perda pelarangan bentor terbentuk maka pihaknya akan menindak tegas, minimal bentor tidak boleh menggunakan jalan nasional.

“Bisa saja seandainya kendaraan bentor ini modelnya tidak dimodifikasi gandengannya berada disamping, sehingga sistim pengeremannya masih berfungsi dengan normal. Perhatikan saja bentor disini belum lagi ditambah bunyi-bunyian ditambah lagi kalau ditegur marah-marah,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Polman lainnya M.Ilham menjelaskan persoalan bentor harus menjadi perhatian bersama karena meskipun belum ada Perda yang melarang ketiadaan bentor, namun aturan lalu lintas yang melarang memodifikasi kendaraan sudah cukup menghentikan keberadaan bentor.

“Cukup diberi penegasan bahwa izin yang digunakan bentor adalah roda dua bukan roda tiga. Berdasarkan aturan perundang-undangan polisi sudah cukup kuat menindaki bentor,” ungkap Ilham.

Sementara, Ketua DPRD Polman Faridudin Wahid menuturkan pembentukan perda mengenai persoalan lalu lintas bentor akan segera dibahas bersama segenap anggota dewan lainnya, sehingga DPRD dapat melahirkan produk terbaik keberadaan bentor.

“Disatu sisi kita mengapresiasi keinginan masyarakat kita berpenghasilan tapi disisi lain kita harus melihat sejauh mana keamanannya karena Dishub tidak merekomendasikan model bentor seperti itu. Sementara di DPRD Polman ada Ketua asosiasi bentor dan itu anggota DPRD sendiri,” tandasnya. (ali/hab)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *