Masalah Migas Diharap Segera Tuntas

oleh -95 views

sulbarexpress.fajar.co.id, MAMUJU – Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menaruh harapan besar pada pengelolaan sumber daya alam berupa migas. Nyatanya harapan ini belum bisa terealisasi secara maksimal.

Menurut Gubernur ada beberapa kendala yang menyebabkan pengelolaan migas belum memberikan dampak signifikan pada pembangunan daerah, utamanya mengenai dana bagi hasil (DBH).

“Ada beberapa masalah yang kita hadapi, terutama dalam penentuan nama beberapa gugusan pulau yang di dalamnya banyak menyimpan migas. Masih cenderung menggunakan nama bagian Kalsel, padahal itu merupakan gugusan wilayah Sulbar dengan data yang akurat,” ungkap Gubernur.

Selain itu, sambung Gubernur, masalah lain yang juga sangat penting adalah mengenai kantor Perwakilan pengelola hasil alam Pulau Balabalakang dan gugusan tidak terdapat di Mamuju. Selama ini ada di Provinsi Kalsel.

“Kantor perwakilan harusnya ada di Mamuju, agar pendapatan bisa masuk ke Sulbar, begitupun dengan dana bagi hasil (DBH) harus masuk ke Sulbar juga,” ujarnya.

Untuk diketahui, harapan Gubernur Sulbar terkait pengelolaan migas disampikan saat menggelar pertemuan dengan SKK Migas di kantor Gubernur Sulbar, Selasa 13 Maret.

Pada pertemuan tersebut, SKK Migas mempersentasikan hasil migas baik secara nasional maupun internasional sebagai bahan pegangan Pemprov Sulbar dalam menggarap potensi migas yang dimiliki Sulbar.

Kepala Departemen Hubungan Masyarakat SKK Migas Wilayah Kalimantan-Sulawesi Sebastian Judus mengatakan pertemuannya dengan Pemprov sulbar merupakan bentuk silaturahmi sembari memberikan gambaran hasil migas baik secara nasional maupun internasional.

“Yang kita persentasikan mulai dari hulu berdasarkan tupoksi kinerja dengan mencari dan mengangkat minyak dan gas alam dari perut bumi,” kata Sebastian.

Kepala Dinas ESDM Sulbar Amri Ekasakti mengungkapkan berdasarkan data Sulbar memiliki sejumlah blok migas yang digambarkan melalui peta kawasan Pulau Balabalakang.

Kata dia ada lima blok yang merupakan blok kawasan Pulau Balabalakang sudah menjadi kawasan pulau yang dimiliki Sulbar. Namun dua blok masih simpang siur, yaitu Ganal WK dan Lariang yang masuk pada wilayah Kabupaten Pasangkayu yang masih diklaim sebagai daerah Kalimantan.

“Untuk permasalahan tersebut, diharapkan adanya momen pertemuan kedua belah pihak yang dapat meluruskan kesalahpahaman tersebut. Sehingga kita bisa mengambil tindakan selanjutnya untuk menggarap potensi yang dimilikinya,” terangnya.

Kata Amri berdasarkan pertemuan dan keputusan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla beberapa waktu lalu yang dihadiri Pemprov Sulbar dan Pemprov Kalsel telah dibuat surat kesepakatan kedua belah pihak terkait pembagian hasil pengelolaan blok migas Pulau Lerelerekang. Itu demi keamanan kedua provinsi, serta melihat pengalaman dari Provinsi Jawa Barat dimana hal serupa pernah terjadi di daerah tersebut. (hab/sol)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *