Pengelolaan Dana Desa Wajib Libatkan Masyarakat

oleh -762 views

sulbarexpress.fajar.co.id, MAMUJU – Pengelolaan dana desa sangat vital bagi pembangunan dan kemajuan daerah. Olehnya diperlukan peran seluruh masyarakat untuk terlibat didalam pengelolaan dana tersebut.

Hal tersebut mengemuka saat soialisasi pengelolaan Dana Desa (DD) berbasis padat karya tunai (cash for work) tahun 2018 yang digelar oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Bidang Anggaran Kabupaten Mamuju di ruang pola lantai III Kantor Bupati Mamuju, Selasa 20 Maret.

Bupati Mamuju Habsi Wahid dalam sambutannya mengungkapkan dengan keterlibatan seluruh komponen masyarakat dalam pengelolaan dana desa mampu mewujudkan good and clean governance atau pemerintahan yang baik.

“Paling penting untuk kita lakukan dalam rangka pengelolaan dana desa yakni harus melibatkan masyarakat dan seluruh perangkat yang ada di desa, semua harus terlibat dalam pengelolaan itu sehinga tidak adakan ada tuding menuding. Baiknya apapun itu, harus dirundingkan bersama jangan sampai ada ketidak harmonisan yang membuat tidak nyaman. Karena jika kita bersama segala urusan maka harmonisasi akan terjaga,” ungkap Habsi.

Ia berharap dengan adanya sosialisasi yang baik, maka pemanfaatan dan penggunaan dana desa dapat efektif dilaksanakan serta mampu mewujudkan akuntabel dan transparansi anggaran.

“Dengan sosialisasi ini kita lebih mempertegas pengunaan Dana Desa itu dilakukan secara padat karya tidak dengan sistem tender pihak ketiga. Dimulai dari proses perencanaan dan pendekatan untuk melibatkan masyarakat kita dan seluruh stakeholder yang ada di desa,” lanjut Habsi.

Ia juga menginformasikan, bahwa saat ini pemeriksaan ditingkat BPK maupun KPK sudah intens melakukan monitoring dan evaluasi terhadap apa saja yang dilakukan dengan dana desa. Bukan hanya penggunaan dana desa, tetapi dampak dan fungsional dari kegiatan atau proyek yang telah terlaksana di desa ditinjau dari segi kemanfaatan untuk masyarakat yang semua itu akan dideteksi.

“Olehnya, dalam rangka memperbaiki pengelolaan keuangan kita, perlu berhati-hati dan baiknya seluruh bendahara desa perlu ditingkatkan kapasitas ilmu tentang pengelolaan keuangan dan baiknya juga untuk Badan Pengelola Keuangan untuk memprogramkan supaya mereka tidak terjebak dengan kondisi yang tidak memahami seluk-beluk bagaimana proses penggunaan APBD Desa,” terang Habsi.

Terakhir Habsi Wahid berpesan kepada koordinator pendamping untuk selalu memberikan petunjuk kepada kepala desa untuk membangun pemerintahan yang lebih baik. (bal/sol)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *