PSDKP Periksa Dokumen Kapal

oleh -36 views

sulbarexpress.fajar.co.id, MAJENE – Sebelum melakukan pelayaran dalam melaksanakan operasi penangkapan ikan, pemilik kapal harus memiliki surat izin terlebih dulu.

Bentuk perizinan, berupa dokumen atau surat penting yang menyatakan, bahwa kapal perikanan legal dan layak beroperasi.

Pemeriksaan dokumen perizinan kapal saat sedang melaut, seringkali menjadi masalah bagi nelayan saat berurusan dengan petugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP).

Untuk mengantisipasi para kapal tangkap ikan khususnya di wilayah Majene, pihak Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Majene melakukan operasi gabungan untuk memeriksa dokumen kapal dan kelengkapan lainnya.

“Pemeriksaan dokumen kapal ini, untuk menertibkan kapal tangkap di Majene, sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” urai Kepala DKP Majene Budi Sulistyo, disela-sela kegiatan operasi, akhir pekan.

Ia menjelaskan, pemilik kapal tangkap wajib miliki dokumen, seperti yang tercantum dalam Pasal 86 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

“Hanya tiga dokumen saja yang wajib dikantongi pemilik kapal tangkap saat melaut, pertama SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), kedua SLO (Surat Laik Operasi) dan ketiga SPB (Surat Persetujuan Berlayar),” terangnya.

Budi mengatakan, kegiatan sinergi melibatkan berbagai pihak untuk menyamakan persepsi dan peningkatan kerjasama pengawasan di laut sesuai tugas dan fungsinya, yakni PSDKP Majene, PSDKP Pusat, DKP Sulbar, Wilker dan Angkatan Laut (AL).

“Ada beberapa dokumen kapal untuk bisa disimpan. Yang perlu dibawa melaut cukup tiga saja, SIPI, SLO dan SPB,” jelasnya. (hfd/smd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *