Edaran Gubernur Diterapkan, Pendapatan Pajak Berpotensi Meningkat

oleh -138 views

sulbarexpress.fajar.co.id, MAMUJU – Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sulbar melaksanakan sosialisasi ketentuan perpajakan dan pemanfaatan jasa perbankan dengan menggandeng Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mamuju di d’Maleo Hotel & Conventation, Selasa 27 Maret.

Kepala KPw BI Sulbar Dadal Angkoro mengatakan sosialiasi dilaksanakan untuk mendorong peningkatan perekonomian Sulbar baik dari segi perpajakan maupun dari pihak perbankan.

“Kalau dari sisi perbankan sebagai pihak yang melakukan intermediasi antara pemilik dana dan yang tidak punya dana. Kita melihat pihak ketiga di Sulbar masih relatif rendah dan kredit yang disalurkan cukup banyak, tetapi tidak ada dana dari masyarakat Sulbar yang relatif kurang,” kata Dadal.

Ia menambahkan salah satu meningkatkan dana yang ada di perbankan, sehingga bisa lebih besar tersalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dengan melalui ketentuan pajak.

“Penyetorannya di Sulbar dan diakui sebagai pendapatan daerah, karena NPWP-nya adalah lokal, dimana sebelumnya banyak pemenang tender itu berasal dari luar Sulbar dan membayarkan pajak di daerah kedudukan mereka dan ini akan berdampak ke Sulbar dengan penerimaan pajak yang relatif sedikit,” tambahnya.

Dadal juga menyampaikan pihaknya mendukung upaya Pemprov dengan mengeluarkan surat edaran kepada seluruh instansi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mewajibkan para kontraktor maupun investor membuka NPWP dan rekening bank di Sulbar.

“Kalau ini diterapkan maka sesuai target kita yakini pertumbuhan ekonomi Sulbar 2018 sedikit meningkat dan potensi uang yang masuk di Sulbar semakin besar, sehingga kita harapkan sektor produktif tentunya akan berdampak pertumbuhan ekonomi Sulbar,” ungkap Dadal.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mamuju Hadiningrat Nusantoro mengungkapkan adanya tindak lanjut yang dilakukan pemerintah daerah yang sudah dikeluarkan surat edaran dari Gubernur, dimana penyediaan barang dan jasa itu terdaftar di kantor KPP Pratama Mamuju.

“Memang 100 persen tidak bisa, karena ada beberapa perusahan yang terdaftar di kantor pajak khusus itu tidak bisa dilokalkan, tapi kalau memang bisa kita akan lokalkan. Begitupun dengan perusahaan swasta tidak bisa paksa hanya saja kita mendorong,” ucap Hadiningrat.

Sementara itu, diharapkan pemerintah melakukan pendekatan kepada para pengusaha swasta yang ada di Mamuju untuk mengikuti aturan tersebut, apalagi hampir 100 persen kegiatannya dilaksanakan di Mamuju.

“Ini semacam penguatan demi kepentingan Sulbar kedepan agar pendapatan daerah bisa meningkat,” tandasnya.

Kepala KPPN Mamuju Saor Silitonga menuturkan penerapan pembuatan NPWP bagi investor maupun pengusaha luar untuk membuat di Sulbar diharapkan bisa diterapkan secara maksimal. Karena dampaknya akan kembali kepada peningkatan penghasilan daerah dan pembangunan Sulbar kedepan.

“Mudah-mudahan tahun ini bisa memiliki dampak positif, sehingga hasil pajak bisa mengalami peningkatan demi Sulbar kedepan,” tandasnya. (hab/sol)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *