Pasca Banjir Bandang, Pemkab Harap Bantuan Rekonstruksi dari Pusat

oleh -21 views

sulbarexpress.fajar.co.id, MAMUJU – Pemerintah Kabupaten Mamuju sedang menyusun langkah rekonstruksi bangunan yang terkena dampak musibah banjir bandang dua pekan lalu.

Bupati Mamuju Habsi Wahid mengungkapkan pihaknya saat ini sudah memiliki data rumah yang mengalami rusak berat dan hancur akibat luapan sungai Karema dan tengah menghitung kerugian materilnya.

“Ada sekitar 500 laporan yang masuk mengenai bangunan yang rusak, 4 hancur, 117 rusak berat dan selebihnya rusak ringan. Saat ini dinas PU dan Sosial sedang menghitung kerugian atas hal itu untuk kemudian kita tentukan berapa besar anggaran yang akan kita berikan sesuai kemampuan daerah,” ungkap Habsi.

Bantuan dana rekonstruksi diperlukan oleh Pemkab Mamuju sebab alokasi dana yang disediakan oleh pemerintah daerah tidak memadai untuk memperbaiki seluruh bangunan yang rusak dalam musibah banjir bandang pada 22 Maret lalu.

“Saat ini Kami sudah mengirimkan data-data bangunan yang rusak ke BNPB pusat untuk meminta bantuan dana rekonstruksi bangunan-bangunan tersebut,” tambah Habsi.

Mengenai permasalahan beberapa rumah warga yang tidak memiliki surat tanah atau berdiri di atas lahan pinjam pakai untuk bermukim. Jika Pemkab Mamuju gegabah dalam merekonstruksi bangunan-bangunan tersebut tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan masalah dikemudian hari, atas hal itu Habsi Wahid mengaku pihaknya akan mencari jalan keluar atau solusi untuk menyelesaikannya.

“Itu yang rumit, tidak mungkin kita menyiapkan lahan untuk bangunannya. Yang jelas pemerintah daerah akan berusaha menfasilitasi semua korban agar dapat bermukim kembali,” tegas Habsi.

Terpisah, dalam sidang paripurna DPRD tentang pandangan masing-masing fraksi terkait 16 usulan Perda Pemkab Mamuju yang berlangsung di gedung DPRD Mamuju, Fraksi Kebangkitan Hati Nurani Rakyat turut mengingatkan agar Pemkab Mamuju memperhatikan aspek-aspek dalam pemberian bantuan.

“Kami mengusulkan agar pemerintah memperhatikan aspek hukum dalam pemberian bantuan bagi rumah tidak layak huni, salah satunya ialah status kepemilikan tanahnya. Hal ini untuk meningkatkan kualitas perumahan dan pemukiman,” sebut juru bicara fraksi Kebangkitan Hati Nurani Rakyat, Hapisa Ayyub.

Pandangan Fraksi Kebangkitan Hati Nurani Rakyat juga menyampaikan agar Pemkab Mamuju tidak semata-mata memperhatikan sisi konstruksi bangunan. Namun juga memperhatikan sisi ekonomi dan sosial bangunan yang nantinya akan dibangun. (bal/sol)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *