Pemkab Diminta Serius Jalankan Perda

oleh -130 views

sulbarexpress.fajar.co.id, MAMUJU — Pemerintah Kabupaten Mamuju setiap tahunnya selalu mengeluarkan produk peraturan daerah. Namun diantara beberapa peraturan yang telah ditetapkan, masih memiliki kekurangan, diantaranya kurang sosialisasi dan diterapkan.

Hal tersebut sangat disesalkan Anggota DPRD Mamuju Ramliati S Malio. Anggota Komisi III DPRD Mamuju tersebut berharap agar Pemkab tak mengusulkan Ranperda yang kelak menjadi Perda yang “banci”.

“Pemkab Mamuju selalu mengusulkan ranperda untuk dibahas dan ditetapkan bersama dengan DPRD, namun setelah menjadi Perda, poin-poin yang ada didalamnya tidak implementasikan dan disosialisasikan ke masyarakat. Jadi seakan ini Perda banci karena tidak dapat diterapkan,” tegas Ramliati saat ditemui, Selasa 10 April.

Dicontohkan seperti halnya Perda tahun 2016 mengenai Bangunan dan Gedung (BG) yang hingga saat ini tidak disosialisasikan dengan baik di masyarakat. Bahkan Perda tersebut juga tak diterapkan oleh Pemkab Mamuju.

“Perda BG ini sudah dua tahun tapi hingga ini tidak diimplementasikan. Kita sudah sering ingatkan hampir disetiap pertemuan dengan Pemkab Mamuju tapi hingga kini Perda itu menjadi perda yang banci karena pemkab tak mampu menerapkannya,” tambah Ramliati.

Ia menuding, dengan tidak dilaksanakannya Perda BG menjadi salah satu faktor terjadinya banjir bandang yang menimpa Mamuju beberapa waktu lalu.

“Dalam Perda BG sudah diatur sekian persen lahan yang harus disediakan pemilik bangunan untuk dibangun drainase, bahkan telah diatur jarak dari bibir pantai maupun sungai untuk membangun. Tapi realitanya sekarang bahkan tanah dibibir sungai sudah dikapling dan dijadikan bangunan. Ini menjadi perda banci karena kita hanya punya perda tapi tak ada implementasi,” tandas Ramliati.

Sementara itu, Ketua Bapemperda DPRD Mamuju, Ado Mas’ud mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus mengontrol implementasi semua lerda yang telah dikeluarkan. Disamping itu juga berharap agar peran Satpol PP sebagai instansi pengawal perda dan pers selaku kontrol sosial bisa berperan dalam sosialisasi perda di masyarakat.

“Kedepannya, selaku Bapemperda kami akan mengidentifikasi seluruh perda untuk dilihat mana saja yang kurang diimplementasi dan perda mana yang sudah tidak kekinian untuk direkomendasikan agar direvisi,” tandas Ado. (bal/sol)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *