Sebelum Tahapan Dimulai, Bawaslu Larang Partai Berkampanye

oleh -27 views

sulbarexpress.fajar.co.id, MAMUJU – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulbar melarang partai politik berkampanye ke media cetak, elektronik maupun pada masyarakat langsung diluar jadwal yang ditetapkan KPU.

Ketua Bawaslu Sulbar Sulfan Sulo mengatakan partai politik diimbau agar tidak melakukan kampanye. Untuk hal ini, Bawaslu Sulbar mengundang perwakilan partai melaksanakan rapat terbuka.

“Kita imbau agar partai mengikuti aturan yang ditetapkan KPU. Karena tahapan pemilu 2019 dilakukan 13 September 2018,” kata Sulfan, Jumat 27 April, saat selesai memimpin rapat bersama dengan perwakilan partai tingkat provinsi.

Ia menambahkan partai politik juga dilarang untuk beriklan terlebih dahulu ke media sebelum jadwal yang sudah ditetapkan KPU RI. Dimana KPU RI hanya mengizinkan partai beriklan selama 21 hari lamanya.

“Prinsipnya ini kita hanya bersurat ke media cetak dan elektronik, karena kita menganggap bahwa ini sudah mencitrakan partai diluar dari tahapan. Alhamdulillah teman-teman media menerima itu dan tidak ada lagi partai yang beriklan,” tambahnya.

Sulfan juga menyampaikan pihaknya akan menindak jika masih menemukan partai melakukan kampanye sebelum tahapan dimulai. Termasuk spanduk yang dipasang di jalan-jalan tertentu.

“Kita harapkan ketua partai tingkat provinsi maupun caleg untuk menurunkan spanduknya yang ada di sudut-sudut jalan,” ungkap Sulfan.

Sementara itu, lanjut Sulfan, pihaknya menerima rekomendasi dasi hasil rapat yang dilaksanakan Bawaslu Sulbar. Bahkan pihaknya menegaskan perangkat desa dilarang keras ikut dalam partai maupun kegiatan serta berkampanye bersama partai.

“Untuk branding mobil akan kita bahas, begitupun honorer juga masih dalam pembahasan karena undang-undang hanya melarang ASN. Tapi pejabat tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi bawahannya,” terang Sulfan.

Selain itu, sosialisasi tersebut akan dilakukan Bawaslu Sulbar sampai ketingkat kabupaten dan pihaknya akan menilai sejauh mana kerjasama yang dibangun oleh semua partai tingkat kabupaten dan provinsi.

“Kita akan lakukan penindakan kalau larangan ini dilanggar. Tapi kita harap tidak ada yang masuk dalam pidana pemilu sebelum tahapan dimulai,” tandasnya. (hab/sol)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *