Tuntut Upah Layak, Ratusan Perawat Honorer Ancam Mogok Kerja

oleh -238 views

sulbarexpress.fajar.co.id, POLEWALI  – Sekira 300 perawat honorer yang tergabung dalam Gerakan Nasional Perawat Honorer Indonesia (GNPHI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) menggelar unjuk rasa di DPRD dan Bupati Polewali Mandar, Senin 7 Mei.

Tuntutan aksi damai ratusa perawat honorer tersebut adalah upah layak. Saat aksi, massa membawa berbagai macam spanduk bernada sindiran, diantaranya bertuliskan “sampai kapan perawat digaji dari belas kasihan”.

Para pengunjuk rasa juga mengancam mogok kerja apabila tuntutannya tidak dipenuhi, Rahmat selaku koordinator aksi dalam orasinya di depan kantor DPRD mengatakan aksi turun ke jalan merupakan bentuk kekecewaan atas perlakuan kurang manusiawi yang dialami ratusan perawat sukarela karena hanya diberi upah Rp150 ribu perbulan.

“Kami hanya meminta solusi tidak meminta uang, aksi solidaritas ini adalah panggilan jiwa akan nasib perawat honorer di Polman,” ungkapnya.

Menurutnya, sudah tiga kali diadakan rapat dengar pendapat (RDP) di ruang aspirasi terkait upah minim perawat honorer, namun selalu menemui jalan buntu bahkan peningkatan kesejahteraan perawat honorer nyaris tak pernah terealisasi.

“Perawat bekerja 24 jam, namun kami diberi upah tidak manusiawi, apabila tuntutan kami tidak dipenuhi maka kami sepakat mogok kerja selama batas waktu yang tidak ditentukan,” ujar Rahmat.

Berdasarkan data GNPHI perawat honorer di Polman berjumlah 711 orang, beberapa diantaranya ada yang sudah mengabdi selama 10 tahun lebih, salah satunya Yulianti yang sudah mengabdi sebagai tenaga sukarela di Puskesmas Matakali sejak tahun 2006.

“Saking lamanya pengabdian saya sampai sekarang sudah lewat umur,” terang Yulianti.

Begitupun staf RSUD Polewali, Sahida, mengaku sejak 2005 sampai sekarang terdaftar sebagai perawat honorer namun belum memiliki Surat Keputusan (SK) Bupati. Kata dia, ada indikasi diskriminasi masuk tenaga honor K2.

“Ada juga yang baru tidak pernah honor tapi bisa langsung masuk K2,” tuturnya.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi II DPRD Polman, Jamar Jasin Badu saat menerima pengunjuk rasa mengungkapkan meski persoalan ini tidak memiliki kombinasi jalur kerja komisinya dengan dinas terkait, namun sebagai anggota dewan baik secara pribadi maupun kelembagaan dirinya sangat prihatin dengan kondisi perawat honorer yang seperti di anak tirikan.

“Ini adalah pekerjaan rumah bagi kami, mohon adik-adik semua bersabar, saya akan memanggil kepala puskesmas, Dinas Kesehatan, dan Direktur Rumah Sakit. Sebagai wakil rakyat wajib hukumnya menindaklanjuti aspirasi rakyat,” terangnya.

Sementara itu, PJs Bupati Polman Amujib menjelaskan tidak ada kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan pengangkatan tenaga honorer atau kontrak menjadi PNS. Begitupun untuk mengalokasikan anggaran penggajian perawat honorer melalui APBD.

“Tlong pahami ini peraturan pusat. Kalau di pusat tidak bisa kita mau apa di daerah. Coba tunjukkan pada saya payung hukumnya sehingga kami bisa kasih keluar uang untuk menggaji tenaga honorer,” jelasnya. (ali/hab)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *