Perawat Pengunjuk Rasa Terancam Sanksi

oleh -195 views

sulbarexpress.fajar.co.id, POLEWALI РAksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan perawat honorer menuntut upah layak ditanggapi berbeda oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Polewali.

Kepala Bidang Pelayanan Medis RSUD Polewali dr Anita mengungkapkan semua pegawai rumah sakit baik perawat PNS maupun honorer dikumpulkan. Selanjutnya mereka dimintai keterangan satu per satu apa alasannya meninggalkan tugas.

“Secara aturan kami akan menginventarisir dulu berapa banyak perawat yang ikut berunjuk rasa. Kemudian mempertanyakan apa kepentingannya saat itu, untuk tindakan sanksi kami akan berlakukan bertahap bagi perawat honorer yang meninggalkan tugas,” tegasnya.

Menurut Anita, pengumpulan seluruh pegawai rumah sakit ini bukanlah sidang tapi diperingatkan karena pada saat aksi unjuk rasa digelar, pihak RSUD ada program keperluan akreditasi rumah sakit untuk peningkatan kelas B yang harus menghadapi remedial.

“Makanya itu kami kumpulkan lalu dilakukan pengecekan per individu bagi pegawai rumah sakit yang kemarin tidak ada di tempat kami pertanyakan alasannya ketidak adaanya karena apa,” terang Anita.

Selain itu, Anita menyampaikan hal ini dilakukan mengingat akreditasi remedial ini waktunya sudah sangat dekat di bulan Juni mendatang. Sehingga perawat harus menaati kepatuhan petugas medis, termasuk pencegahan infeksi pasien yang ujung ujungnya akan berdampak ke pasien.

“Kami tidak tahu jumlah petugas honorer yang terdeteksi ikut berunjuk rasa, tapi jumlah honorer di sini sekitar 300-an. Bagi perawat yang pada saat jam dinas sanksinya jauh lebih berat bagi perawat yang lepas dinas,” ungkapnya.

Ia menambahkan adanya perawat yang menangis setelah keluar dari ruang pengumpulan petugas medis diduga disebabkan faktor emosionalnya karena sudah belasan tahun mengabdi belum terangkat PNS.

“Perawat itu menangis mungkin faktor emosionalnya, sebab sudah lama mengabdi tapi belum terangkat PNS. Sementara prosedur PNS bukan kami yang tentukan. Sebab semua data pegawai di sini kami sudah kirim ke BKDD,” tutur Anita.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Polman, Suaib Nawawi saat dikonfirmasi menuturkan sebagian perawat sukarela yang memegang program tetap mendapat insentif dari perjalanan dinasnya.

“Tetap ada yang didapat itu di puskesmas dan tetap ada di rumah sakit bagi mereka yang memegang program pasti dapat insentif. Hanya memang kalau 711 perawat honorer mau diberikan semua, uangnya dari mana,” aku Nawawi.

Sebab itu, Suaib Nawawi berkeyakinan ancaman mogok kerja perawat honorer tidak akan terlaksana. Meski demikian, jika aksi mogok kerja terlaksana ia optimisi pelayanan terhadap pasien juga tidak akan terganggu.

“Mereka tidak akan mogok kerja semua dan tidak akan berdampak pada pelayanan pasien karena di puskesmas ada analis dan ada dokter,” terangnya.

Kedepan untuk menambah insentif perawat sukarela pihaknya juga akan mempersiapkan puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang diharap mampu mengelola dana di puskesmas termasuk menggaji tenaga medis yang memang dibutuhkan.

“Kami akan adakan BLUD di puskesmas, sekedar diketahui kami tidak pernah mengangkat tenaga honorer, justru mereka yang datang meminta supaya diterima menjadi tenaga sukarela di puskesmas,” jelas Suaib. (ali/hab)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *