Launching Sensus Aset Daerah, Pemkab Mamuju Target WTP Tahun Ini

oleh -21 views

sulbarexpress.fajar.co.id, MAMUJU – Pemkab Mamuju bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulbar melaksanakan sensus barang milik daerah tahun 2018.

Bupati Mamuju Habsi Wahid melaunching tanda memulainya sensus serta bimbingan teknis barang milik daerah di aula kantor Bupati, Selasa 15 Mei.

Kepala BPKP Sulbar Arif Ardiyanto mengatakan sensus aset daerah memang sangat dibutuhkan dan diperlukan terutama munculnya komitmen kepala daerah yang menginginkan tata kelola barang dengan baik tanpa adanya keganjalan yang merugikan daerah.

“Ini juga salah satu perintah pemerintah pusat dimana setiap lima tahun sekali dilakukan sensus. Tujuannya untuk menjaga barang daerah. Sekaligus juga mendeteksi adanya barang berpindah tempat,” kata Arif.

Ia menambahkan sensus barang milik daerah juga salah satu upaya komitmen yang dibangun Bupati bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat datang ke Sulbar beberapa bulan yang lalu untuk sama-sama melakukan pemberantasan dan menghindari terjadinya pelanggaran yang merugikan negara.

“Akan diberikan bimbingan dan sama-sama mendata aset daerah yang dimiliki daerah. Kita mau kerjasamanya dengan baik untuk sama-sama menjaga aset daerah sehingga mencapai level yang baik lagi kedepan,” tambahnya.

Bupati Mamuju Habsi Wahid mengungkapkan sensus aset daerah sangat penting sekali bagi Pemkab karena ini dibutuhkan ketika melakukan pelaporan keuangan daerah.

“Kalau tidak ditata dengan baik akan sangat berbeda apa yang kita harapkan disetiap OPD, itulah yang kita khawatirkan sehingga kita melakukan sensus. Para OPD juga diberikan bimbingan untuk menjaga aset daerah maupun cara mengelolanya,” ungkap Habsi.

Habsi juga menyampaikan pengadaan daerah ada tiga aspek perencanaan yang baik, aset-aset yang lalu yang dicatat merupakan bahan evaluasi apakah masih perlu diadakan atau tidak lagi, dan terakhir stok barang yang dimiliki Pemkab.

“Ini juga salah satu langkah agar kita bisa mendapat WTP tahun ini. Makanya kita selalu berupaya mendapatkan itu,” ujarnya.

Sehingga itu, lanjut Habsi, diharapkan semua OPD untuk betul-betul mendata aset masing-masing dengan benar tanpa adanya keganjalan yang mengkibatkan adanya pelanggaran atau menjadi temuan dikemudian hari.

“Saya harap semua OPD bekerjasama dalam sensus aset daerah yang dijalankan bersama dengan BPKP Sulbar. Saya harap data yang dimiliki OPD betul-betul akurat dan dapat dipertanggung jawabkan,” tandasnya. (hab/sol)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *