Rakor Pengembangan Database Kependudukan, Disdukcapil Diminta Validkan Data Sebelum Pilkada

oleh -25 views

sulbarexpress.fajar.co.id,  MAMASA – Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Sulawesi Barat Enny Angreani Anwar meminta kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) se-Sulbar untuk memasukkan laporan kependudukan sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 2018.

Hal itu ditegaskan Enny saat menghadiri rapat koordinasi pengembangan database kependudukan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provisnsi Sulbar, di Hotel Sajojo Kabupaten Mamasa, Selasa 15 Mei.

Enny menjelaskan, permintaan memasukkan laporan kependudukan itu bertujuan untuk mengetahui hasil pendataan yang sudah dilakukan Disdukcapil masing-masing kabupaten.

“Itu yang saya inginkan, sudah berapa persen yang sudah dicapai, apakah mereka sudah laksanakan atau tidak, tentunya itu tugas saya sebagai Wakil Gubernur sehubungan dengan pengawasan,” jelasnya.

Enny menambahkan, bagi kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada serentak diharapkan agar memasukkan laporan yang dimaksud sebelum pelaksanaan pemungutan suara pada pilkada 27 Juni mendatang.

“Berdasarkan laporan yang saya terima beberapa bulan yang lalu, banyak alat perekam yang rusak dan banyak wilayah yang tidak terjangkau, sehingga kendala itu kita upayakan agar tertangani dengan baik, khususnya bagi yang akan melaksanakan pilkada,” pungkasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Mamasa Benyamin YD. Pada kesempatan itu Benyamin menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan rakor yang dilaksanakan di Mamasa yang turut diikuti kepala Disdukcapil se-Sulbar.

”Mewakili Pemerintah Kabupaten Mamasa saya menyampaikan permohonan maaf karena kurangya koordinasi dari pelaksana kegiatan sehingga kami tidak melakukan penyambutan atas kehadiran Ibu Wakil Gubernur,” pintanya.

Sementara itu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Sulbar Ashari Rasyid mengatakan, tujuan diselenggarakannya kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kerja sama dan kualitas Pemerintah Provinsi Sulbar dan Pemrintah Kabupaten dalam rangka tertib administrasi kependudukan. (mg1/sol)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *