Tim Terpadu Belum Terbentuk, Pengawasan Perlindungan Konsumen Minim

oleh -31 views

sulbarexpress.fajar.co.id, MAMASA – Pemerintah Daerah Kabupaten Mamasa belum membentuk tim terpadu pengawasan bahan makanan. Akibatnya pengawasan perlindungan konsumen disejumlah pasar di Mamasa masih minim.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) seharusnya menjadi acuan setiap pemerintah kabupaten untuk membentuk tim terpadu pengawasan bahan makanan.

Di Mamasa, meski sudah dua hari berjalan ibadah puasa, namun dikabarkan pemda belum melakukan pemeriksaan layak tidaknya bahan makanan menjadi bahan konsumen.

“Belum ada pemeriksaan dari pemerintah, mungkin karena puasa baru berjalan dua hari,” ungkap Shanty, pemilik toko Surya di kota Mamasa, Jumat 18 Mei.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengawasan dan Perlindungan Konsumen, Dinas Perdagangan Kabupaten Mamasa, Melkias mengatakan, sebulan yang lalu pihaknya melakukan pengawasan dibeberapa pasar tradisonal di Mamasa. Namun hasilnya kurang maksimal karena hanya dilakukan Dinas Perdagangan.

“Ya kita turun seadanya karena tidak ada alat uji kelayakan, kendalanya karena belum dibentuk tim terpadu,” kata dia.

Meski ditemukan beberapa makanan ringan yang sudah atau kedaluwarsa, namun pihaknya tidak bisa berbuat banyak lantaran terbatas soal anggaran dan sarana prasarana pengawasan.

“Makanan yang kadaluarsa itu merupakan makanan yang berbahaya tetapi kita tidak punya alat untuk mendeteksi itu,” katanya pasrah.

Menurut Melkias, berdasarkan prosedurnya, semestinya Kepala Dinas Perdagangan yang menjadi ketua tim terpadu. Hanya saja kurangnya koordinasi sehingga tim itu belum terbentuk.

Berbeda yang diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Mamasa, Hajai S Tangnga. Ia menuturkan, tim terpadu sudah terbentuk namun tidak berjalan maksimal.

“Setiap tahun kita lakukan pengawasan secara terpadu, tapi mungkin tahun ini tidak dimasukkan dalam program,” tuturnya.

Hajai menuturkan, meski belum dilakukan secara terpadu, namun pihaknya sudah melakukan pengawasan pada bebera pedagang di kota Mamasa. Dari hasil pengawasan dan pemeriksaan, ditemukan pula sejumlah makanan ringan yang kedaluwarsa.

Hajai berharap sekaitan dangan perlindungan konsumen dibulan suci Ramadan, agar tim terpadu berfungsi secara maksimal.

“Tim inikan melibatkan Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Dinas Perdagangan sebagai penanggung jawab. Seharusnya ini berjalan untuk melindungi konsumen, karena ini tugas kita,” pungkasnya.

Senada itu Kepala Bidang Farmasi Dinkes Mamasa, Eter menyebutkan, sebelumnya Dinkes telah melakukan pemeriksaan di pasar tradisional. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan sejumlah makanan ringan yang tidak layak konsumsi.

“Ada makanan ringan yang ditemukan kedaluwarsa. Sempelnya itu sudah dikirm ke badan pengawasan obat dan makanan (BPOM) untuk diuji laboratorium, kita tinggal tunggu hasilnya,” sebutnya.

Ester menambahkan, untuk bulan puasa, pengawasan perlindungan konsumen belum dianggarkan. Namun tidak menutup kemungkinan akan dilakukan pemeriksaan menyambut Idul Fitri. (mg1/sol)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *