Tambah Libur, TPP Dipotong, Absensi ASN Disetor ke Kemenpan-RB

oleh -109 views

sulbarexpress.fajar.co.id, MAMUJU – Libur hari raya Idul Fitri 1439 H sudah berakhir, semua pegawai kembali beraktivitas mulai hari ini, Kamis 21 Juni.

Meski waktu libur sangat panjang, kemungkinan akan banyak Aparat Sipil Negara (ASN) yang menambah libur. Mengingat pertama kerja berada pada hari Kamis, artinya ASN masuk kantor selama dua hari dan mereka akan libur kembali karena weekend.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulbar Amujib mengatakan pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran penyampaian kepada seluruh pegawai lingkup Pemprov bahwa libur lebaran sampai tanggal 20 Juni saja.

“Jadi kalau ada yang tidak masuk kerja pada tanggal 21 Juni dan tidak dilengkapi dengan keterangan maka akan dianggap bolos,” kata Amujib, Rabu 20 Juni.

Ia menambahkan para pegawai yang tidak mematuhi aturan yang ada maka pihaknya akan memproses pegawai tersebut.

“Mereka yang membolos akan diproses dan jika terbukti akan diberikan sanksi. Selain itu absensi mereka juga akan dikirim ke Kemenpan-RB,” tambahnya.

Amujib juga menyampaikan sanksi yang akan diberikan kepada pegawai yang melanggar aturan yang ada akan diserahkan sepenuhnya ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait serta Inspektorat.

“Hasilnya nanti akan diserahkan ke BKD dan ditembuskan ke Gubernur. Semua keputusan akhir ada ditangan Gubernur. Kita tinggal beri rekomendasi sesuai dengan aturan yang berlaku,” tandasnya.

 

Keluarkan Surat Edaran

Pemerintah Kabupaten Mamuju telah mengeluarkan surat edaran kepada Aparat Sipil Negara (ASN) lingkup pemkab terkait libur lebaran.

Adapun surat edaran tersebut diterima dari Kemenpan-RB yang diteruskan ke masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk diindahkan.

Sekkab Mamuju Suaib mengatakan ASN lingkup Pemkab Mamuju sudah diperingatkan bahwa masa libur lebaran Idul Fitri hanya sampai pada tanggal 20 Juni.

“Mereka wajib kembali masuk berkantor pada tanggal 21 Juli,” kata Suaib, Selasa 19 Juni.

Ia menambahkan pihaknya akan melakukan monitoring seluruh pegawai lingkup Pemkab Mamuju untuk memastikan tidak adanya yang melanggar aturan.

“Hari pertama berkantor akan dilakukan monitoring dan hasilnya akan dilaporkan ke Kemenpan-RB,” tambahnya.

Suaib juga menyampaikan absensi ASN tersebut juga akan menjadi rujukan pengangkatan golongan ASN.

“Daftar hadir tersebut akan digunakan menjadi salah satu indikator disiplin pegawai negeri sipil jika ingin naik jabatan atau golongan,” ungkap Suaib.

Selain itu, lanjut Suaib, bukan hanya dilaporkan ke pusat, para ASN yang melanggar aturan juga akan diberikan sanksi. Namun pihaknya belum pastikan sanksi yang diberikan.

“Jika kita merujuk tahun lalu, mereka yang menambah masa libur TPP (Tunjangan Penghasilan Pegawai, red) akan dipotong. Nambah satu hari dipotong 25 persen dan berlaku kelipatannya,” tandasnya. (hab/sol)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *