ASN Terlibat Bacaleg, Panwaslu Pasangkayu Akan Tindak Tegas – Sulbar Express
Demokrasi

ASN Terlibat Bacaleg, Panwaslu Pasangkayu Akan Tindak Tegas

Ketua Panwaslu Pasangkayu Syamsudin melakukan koordinasi data kepala desa dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Pasangkayu.

sulbarexpress.co.id, PASANGKAYU – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Pasangkayu mencium indikasi keterlibatan sejumlah ASN terdaftar bakal calon legislatif pada pemilu 2019 yang akan datang.

Hal ini diketahui setelah dilakukannya pengawasan pemeriksaan berkas para caleg di Sekretariat KPU Pasangkayu, Kamis 19 Juli lalu.

Ketua Panwaslu Kabupaten Pasangkayu, Syamsudin saat dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Kata dia keterlibatan ASN sebagai bacaleg sebagian sudah diidentifikasi, apabila terbukti maka dirinya tidak segan-segan akan memproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dirinya mengakui bahwa sesuai identitas kependudukan dan formulir BB 2 bacaleg, yang ditemukan bukan hanya ASN, tetapi juga ada Polri dan TNI serta kepala desa. Namun sebelum melakukan proses kepada yang bersangkutan, tentu pihaknya akan mengkonfirmasi institusi masing-masing lebih dulu dan mengumpulkan bukti-bukti untuk memastikan apakah memang masih aktif atau sudah pensiun ataukah sudah mengundurkan diri.

“Kami sementara masih menelusuri sejumlah nama dan mengumpulkan bukti-bukti bahwa apakah yang bersangkutan masih aktif,” ungkap Syamsudin di ruang kerjanya, Jumat 20 Juli.

Kata dia, apabila dari hasil penelusuran diketahui bahwa nama-nama tersebut masih aktif dan belum mengajukan pengunduran diri, maka akan segera diproses. Sebab selain telah melanggar ketentuan pasal 240 UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, juga telah melanggar sejumlah aturan, seperti UU nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil.

Sebagian nama yang kita curigai sudah kita lakukan penelusuran, seperti TNI dan Polri itu sudah pensiun sesuai hasil konfirmasi diinstitusi yang bersangkutan.

Sementara itu bagi kepala desa sesuai ketentuan pasal 29 UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dilarang menjadi pengurus partai politik. Apabila menjadi pengurus partai tentu sudah merupakan pelanggaran yang menjadi tanggung jawab Panwaslu untuk memprosesnya.

“Bagi yang melanggar tentu kami akan proses sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jadi tunggu saja infonya,” pungkasnya. (ndi/sol)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top