Pemprov-Pemkab Sepakat Pembagian PI 50-50 – Sulbar Express
Majene

Pemprov-Pemkab Sepakat Pembagian PI 50-50

sulbarexpress.fajar.co.id, MAMUJU – Menindak lanjuti pertemuan sebelumnya antar Pemda Kabupaten Majene dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar), bersama dengan SKK Migas di Jakarta terkait penyelesaian polemik pembagian participating interens (PI) atas pengelolan Miigas di blok Sebuku Kabupaten Kota Baru Provinsi Selatan.

Kedua belah pihakpun dimediasi oleh anggota DPRD Provinsi sebagai pasilitator. Pemkab Majene bersama DPRD Majene, menggelar pertemuan untuk mendengar kebijakan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar (ABM) atas hasil pertemuan dengan Wapres belum lama ini.

Namun pertemuan diruang rapat pimpinan RPRD Provinsi Sulbar, terbilang singkat. Diketahui semua yang hadir, diantaranya bupati Majene, wakil bupati Majene, ketua DPRD Majene serta beberapa ketua komisi DPRD dan sejumlah perwakilan aliansi di Kabupaten Mejene. Semuanya terlihat merasa kecewa dan lebih memilih membubarkan diri akibat ketidak hadiran Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar (ABM) dipertemuan itu.

“Dari persetujuan sebelumnnya yang telah disepakati bersama bahwa pertemuan yang dilaksanakan hari ini akan dihadiri langsung oleh pak gubernur. Kemana gubernur, apa sakit atau kenapa. Tolong hadirkan gubernur, kami tunggu 30 menit, tolong dijemput kalau tidak hadir kami bubar,” kata Hasriadi anggota DPRD Majene.

Menurut dia, kehadiaran Pemkab Majene bersama dengan DPRD serta sejumlah perwakilan aliansi. Tidak lain untuk mendengar kebijakan gubernur ABM terkait pembagian 50 – 50. Kata dia, sebelumnnya gubernur ABM diketahui telah menolak kebijakan pusat, tentunya hari ini pihak dari Pemkab Majene dan DPRD serta para aliansi ingin mendengar apa kebijakan gubernur ABM yang dikabarjan sudah ada MoU dengan Pemda Majene.

“Kita mau dengarkan apa kebijakan gubernur terkait pembagian PI 50 – 50 tas pwrtemuan dengan Wapres kemarin. Kita ini bukan membicarakan undang – undang tetapi membicarakan kebijakan seorang ABM, makanya kehadiran gubernur sangat diharapkan hari ini dan tidak bisa diwakili. Mending batalkan saja pertemuan hari ini kalau ABM tidak hadir,” ungkap Hasriadi.

Ketidak hadiran gubernur Sulbar menjadi perbincangan hingga diluar ruangan rapat, bahkan sejumlah aliansi yang hadir sangat kecewa dengan gubernur Sulbar atas ketidak hadirannya. Terkabar, bahwa ketidak hadiran gubernur di kantor DPRD rupanya menghadiri pertemuan di RSUD Provinsi Sulbar bersama dengan tamu dari Jakarta.

”Bayangkan kita jauh – jauh datang dari Majene untuk menghadiri pertemuan resmi ini yang konon katanya akan dihadiri oleh pak ABM. Bahkan pak bupati, wakil bupati dan DPRD semuanya hadir. Ini terkesan tidak sipakalab’bi’ dan tidak menghargai,” ucap salah seorang pemuda asal Majene yang juga terlihat kecewa.

Kabiro Tapem Abd. Wahab mengungkapkan setelah terjadinya pertemuan yang dimediasi oleh Wapres yang dihadiri Pemkab Majene, Pemprov dan DPRD. Kata Wahab, sudah tidak ada dipermasalahkan, intinya gubernur sudah tidak mempermasalahkan apalagi nanti akan dituangkan dalam MoU antara Pemda Majene dengan Pemprov Sulbar termasuk pembagian PI 50- 50.

”Gubernur sudah terima 50 – 50 itu dan tidak dipermasalahkan lagi, hanya pak gubernur minta penjelasan dari Wapres, ternyata seperti itu. Makanya dalam waktu dekat ini, kami akan melengkapi apa saja yang kurang untuk melakukaan MoU dengan Pemda Mejene dengan Pemprov, saya kira sudah clear ya,” tandasnya.(hab)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top