Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Jasa Konstruksi, Pemda Rapat Monitoring dan Evaluasi Bersama BPJS Pasangkayu

oleh -28 views

sulbarexpress.fajar.co.id, PASANGKAYU – Menindak lanjuti Surat Kepala Kantor Pembantu BPJS Ketenaga kerjaan Nomor B/441/072018 Tanggal 26 juli 2018, perihal pekerjaan konstruksi, Pemerintah daerah bersama BPJS Ketenagakerjaan kembali menggelar rapat monitoring dan evaluasi bersama.

Rapat dipimpin lansung Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pasangkayu, Musbar Lasibe, dilaksanakan di ruang rapat Sekda Pasangkayu, Senin 20 Juli.

Dalam sambutanya Asisten II Musbar Lasibe menyampaikan, bahwa pemerintah daerah sangat mengapresiasi kegiatan ini mengingat penting dan banyakya resiko yang bisa terjadi kepada setiap pekerja.

“Kita memandang BPJS Ketenagakerjaan ini sangat penting bagi jasa konstruksi. Dengan alasan itulah, pemerintah daerah harus serius membantu dalam menyosialisasikan program BPJS Ketenagakerjaan,” kata Musbar.

Ia berharap, kepada BPJS ketenagakerjaan agar terus melakujan koordinasi dengan baik dengan pemerintah daerah dan pihak lainnya. Sehingga secara otomatis sosialisasi tentang pentingnya BPJS ketenagakerjaan tidak terhenti kepada para pihak jasa konstruksi.

Kepala Cabang BPJS Pasangkayu Nelwin mengatakan, monitoring kali ini membahas proses pelaksanaan keikutsertaan BPJS pekerja jasa konstruksi yang sudah lama berjalan. Itu dibuktikan dengan dianggarkanya iuran BPJS ketenagakerjaan dalam satu bagian anggaran proyek tersebut, untuk program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian kepada para jasa konstruksi

“Alhamdulillah, pemerintah merespon baik program BPJS Ketenagakerjaan jasa konstruksi, itu kita dapat lihat dari dianggarkanya iuran bersamaan dengan dana setiap proyek yang ada di lingkungan pemerintah. Jadi rekanan atau yang biasa kami sebut pihak ketiga pelaksana konstruksi mendaftarkan dirinya setelah mengerjakan proyeknya,” ungkap Nelwin dalam presentasinya.

Nelwin berharap, pemerintah bisa memfasilitasi para perusahaan jasa konstruksi agar terdaftar sesuai jumlah proyek yang ada di lingkungan pemerintah.

Rapat monitoring dan evaluasi tersebut, juga dihadiri kepala Dinas Tenaga Kerjaan, Perindustrian dan Transmigrasi, Kepala Bagian ULP, Kepala Bagian Administrasi Pembangunan, Kabid Bina Marga, Kabid Cipta Karya, Kabid Penataan Ruang, Kabid Pengawasan Jasa Konstruksi Dinas PU Pasangkayu. (ndi/sol)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *