Rencana Mulok Bahasa Daerah Tuai Protes

oleh -136 views

sulbarexpress.fajar.co.id, MAMUJU – Puluhan mahasiswa dan pemuda dari Pitu Ulunna Salu (PUS) melakukan aksi demonstran di depan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar, Kamis 2 Agustus.

Aksi tersebut dilakukan lantaran tidak terima bahasa PUS yang dianggap tidak jelas dan tidak terwujud saat acara perumusan bahasa daerah yang akan dimasukkan dalam Muatan Lokal (Mulok) pembelajaran SMA/SMK.

Pemikiran perumus bahasa menuangkan dalam beberapa poin dan bagian kedua menyebutkan PUS merupakan bahasa yang tidak jelas dan tidak terwujud.

Korlap Aksi Rhyank D’Secret mengatakan kedatanganya sebagai bentuk protes atas sikap tim perumus yang dianggap menghina bahasa PUS.

“Selaku keturun PUS kami merasa bahasa kami telah didiskriminasi oleh oknum oknum yang tak bertanggung jawab,” kata Rhyank.

Ia menambahkan dengan dasar itulah keluarga PUS akan melakukan perlawanan dan meminta pertanggung jawaban kepada oknum yang mendiskriminasi dan melecehkan salah satu suku yang ada di Sulbar.

“Kami anggap kondisi ini dapat memicu terjadinya konflik suku di tanah Malaqbi,” tambahnya.

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Suratman Samad mengungkapkan pihaknya akan menyampaikan semua tuntutan massa aksi kepada perumus dan pimpinan.

“Kita akan selesaikan secara baik-baik dan bila perlu penamaan Mulok Sastra dan Bahasa Mandar kita akan tinjau kembali,” ungkap Suratman.

Suratman juga menyampaikan bahwa dirinya juga sepakat dengan apa yang dituntut oleh massa aksi yang tergabung dari mahasiswa dan pemuda PUS.

“Saya juga setuju apa yang dituntut oleh massa aksi,” tandasnya.

Adapun tuntutan para massa aksi diantaranya pertama, Dr Ramli sebagai perancang penamaan muatan lokal bahasa harus mengklarifikasi dan meminta maaf kepada masyarakat PUS secara terbuka.

Kedua, penamaan Mulok “Sastra dan Bahada Mandar” harus diubah dengan nama yang lebih mengakomodir secara keseluruhan suku yang ada di Sulawesi Barat yaitu “Sastra dan Kearifan Lokal Sulawesi Barat”.

Ketiga, apabila pada poin kedua tidak dapat diwujutkan maka muatan lokal ini tidak usah diterapkan atau dibatalkan karena dianggap berpotensi memicu konflik etnis.(hab/sol)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *