KPU Gelar Rekapitulasi DPSHP, Penetapan DPT Polman Ditunda – Sulbar Express
Pilkada

KPU Gelar Rekapitulasi DPSHP, Penetapan DPT Polman Ditunda

KPU Polman menggelar rapat pleno pembahasan DPT pemilu 2019.

sulbarexpress.co.id, POLEWALI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polman melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) di hotel Sinar Mas Polewali, Selasa 21 Agustus.

Rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSHP dan penetapan DPT Polman dipimpin oleh Plt Ketua KPU Polman Hasriadi.

“Penenatan DPT ini merupakan bukan akhir dari kegiatan kita tetapi masih akan ada pendataan lagi karena selain DPT akan ada daftar pemilih tambahan dan pemilih khusus,” terang Hasriadi.

Selain itu, Hasriadi menjelaskan kegiatan ini sangat penting karena dalam undang-undang mengatur bahwa siapa pun yang dengan sengaja atau tidak sengaja menghilangkan hak pilih seseorang dapat dipidanakan.

“Sehingga dasar itulah semua yang terkait harus betul-betul melakukan pendataan dengan baik,” ujar Hasriadi.

Di tempat yang sama, Komisioner Divisi Data KPU Sulbar Sukmawati M Sila mengungkapkan kehadirannya merupakan tugas dari KPU Sulbar untuk menggenapkan komisioner KPUD Polman yang telah bergeser tempat dan menjalankan ibadah haji.

Menurutnya persoalan yang hampir sama terjadi di seluruh Indonesia karena adanya pemilih tambahan, pemilih pemula, pemindahan domisili dan meninggal dunia.

“Sehingga tujuannya adalah mendapatkan angka atau jumlah yang valid,” tutur Sukmawati.

Sementara itu, proses rekapitulasi masing masing PPK se-Kabupaten Polman dipandu oleh Komisioner KPUD Polman Divisi Program dan Data, Muslim Sunar. Dalam prosesnya rekapitulasi DPSHP dan penetapan DPT Polman ditemukan sebanyak 50 orang dalam proses pindah domisili dan tidak ada dalam data Siak yang terdapat di beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Tinambung tiga orang, Wonomulyo 11 orang, Binuang tiga orang, Matakali tujuh orang, Matangnga tiga orang, Polewali 15 orang, Tapango tujuh orang, dan Balanipa satu orang.

Karena masih adanya temuan tersebut Bawaslu Polman mengeluarkan rekomendasi kepada KPUD untuk menunda penetapan DPT dan kembali melakukan verifikasi faktual yang dilaksanakan oleh PPK pada tanggal 23 hingga 24 Agustus.

Rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSHP dan penetapan DPT Polman akan dijadwalkan ulang setelah verifikasi faktual PPK selesai dilaksanakan.

“Penetapan DPT kita tunda dulu,” kata Muslim Sunar. (ali/sol)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top