Menolak Direlokasi, Puluhan Pedagang Datangi Kantor DPRD – Sulbar Express
Mamasa

Menolak Direlokasi, Puluhan Pedagang Datangi Kantor DPRD

Puluhan pedagang menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Mamasa.

sulbarexpress.fajar.co.id, MAMASA – Puluhan pedagang tradisional yang tergabung dalam Solidaritas Pedagang Pasar (Sopan) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa. Mereka menolak untuk direlokasi ke pasar Barra-barra yang sudah dibangun oleh pemerintah.

Sebelumnya, para pedagang itu berjualan di sekitar bekas pasar, yang kini sudah menjadi taman kota. Karena dianggap mengganggu keindahan kota, maka Pemkab Mamasa melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menertibkan pedagang tersebut dan akan merelokasi ke pasar Barra-barra yang sudah disediakan oleh pemerintah.

Namun rupanya penertiban dan relokasi yang dilakukan pemerintah dianggap merugikan para pedagang, sebab dinilai kebijakan yang dilakukan pemerintah tidak memihak pada kepentingan rakyat.

Dengan begitu, para pedagang berniat menyampaikan aspirasinya kepada wakilnya yang duduk kursi legislatif, namun sangat disesalkan karena tak satupun dari 30 anggota DPRD yang menerima aspirasi mereka.

“Sejak ada penertiban, penghasilan pedagang sayur itu semakin menurun, belum lagi kalau direlokasi ke pasar Barra-barra pembelinya kurang dan yang mengisi pasar di sana itu orang tertentu saja,” kata Novan Koordinataor Lapangan Aksi, Selasa 28 Agustus.

“Inilah yang kami akan suarakan di DPRD Mamasa, tetapi tak satupun dari mereka yang berada di kantornya. Ini baru jam 11 tapi mereka sudah tidak berada dikantor, kalau begitu, mereka hanya makan gaji buta,” lanjut Novan kemarin.

Dalam aksi yang digelar, ada beberapa tuntutan yang hendak disampaikan pada DPRD, yakni menolak penggusuran dan relokasi ke pasar Barra-barra, karena dianggap tidak bisa dijangkau oleh konsumen.

Selain itu, juga mengecam tindakan represif aparat Satpol PP terhadap para pedagang yang dinilai sebagai tindakan sewenang-wenang dan melanggar hak asasi manusia. Bahwa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak memperhatikan kepentingan rakyat kecil, dan dianggap anti terhadap rakyat kecil.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Mamasa Kain S Lotong mengatakan, penertiban yang ia lakukan beberapa hari lalu hanya sebatas penertiban bagi pedagang yang berjualan di pinggir jalan dan selokan.

Selain itu, ia juga menyebutkan, pemerintah telah menyiapkan pasar yang dibangun dengan menelan biaya milliaran rupiah, sehingga diharapkan agar masyarakat mau menempati pasar yang sudah disediakan oleh pemerintah.

“Kalau soal tidak ada pembeli di pasar yang sudah disediakan, kalau saya cermati, ibarat telur dan ayam. Kalau tidak ada penjual, maka otomatis pembeli tidak ada. Harus memang ada keberanian untuk mengisi pasar yang ada, lambat laun pasti akan maju pasarnya,” tutupnya. (sam/sol)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top