Daftar Pemilu Diatur Tiga Kelompok – Sulbar Express
Majene

Daftar Pemilu Diatur Tiga Kelompok

sulbarexpress.co.id, MAJENE – Dalam penyusunan daftar pemilih untuk Pemiilihan Umum (Pemilu) 2019, diatur dalam 3 kelompok yaitu Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftra Pemilih Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

“Pemilih dalam DPT dan DPTb dijamin mendapatkan surat suara di TPS, sedangkan pemilih dalam DPK tidak dijamin,” urai Muhammad Subhan Komisioner KPU Majene, akhir pekan.

Terkait pemilih di Lapas atau rumah tahanan (Rutan) menjadi masuk dalam kategori pindah memilih pada Bab VII DPTb. Sesuai PKPU 11/2018, Pasal 36 Ayat 3e.

“Pemilih di Rutan bukan dengan DPT tapi DPTb, kecuali pemilih Rutan tinggal di dalam Rutan, seperti pegawai Rutan, sipir, narapidana,” terangnya.

Kata dia, penyusunan daftar pemilih dalam Pemilu 2019, memiliki perbedaan pendekatan dengan Pemilu 2014 yang perlu dilihat, seperti tertib konsekwensi dan berpegang pada prinsip perlakuan yang sama kepada setiap pemilih dengan berdasar pada UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Secara umum, tiga hal pokok dalam regulasi penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu 2019 saling berkaitan erat serta membuat teknis penyelenggaraan Pemilu 2019 berbeda dengan Pemilu 2014,”

“Ketentuan pindah memilih, diatur pada UU 7/2017, bisa dilakukan dengan sebelumnya terdapat dalam DPT dan konsekwensi pindah memilih nama yang bisa dihapus dari DPT Pasal 348, ayat 6, dengan demikian dapat terjadi pengurangan jumlah DPT,” ujarnya.

Lebiih jauh Subhan menjelaskan, pengurangan jumlah DPT terkait alokasi surat suara diatur pada Pasal 350 ayat 3 (Jumlah surat suara di TPS, DPT dan DPTb ditambah 2persen) dengan batas waktu pindah memilih diatur pada Pasal 210 ayat 1 (selambat-lambatnya 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

“Pada pemilu 2014, yaitu terkait surat suara di TPS hanya DPT 2 persen sebagai cadangan serta batas waktu pindah memilih sampai dengan H-7 dan H-3 serta tidak ada penghapusan pemilih dari DPT yang berkonsekwensi pada pengurangan jumlah DPT,” paparnya.

Ia menambahkan, penyusunan TPS dan pengaturan teknis penyusunan daftar pemilih per TPS dari KPU pada peraturan KPU Nomor 11 tahun 2018, Pasal 9. Salah satu klausul Pasal 9 ayat 3e, tidak menggabungkan pemilih lintas kelurahan dan desa atau sebutan lain berdasar alamat KTP-el pemilih.

“Dengan demikian pengaturan penyusunan pemilih di TPS dalam DPT tidak dapat mengakomodasi pemilih yang diluar ketentuan pembagian pemilih sebagaimana diatur pada pasal 9 ayat 3 tersebut,”. Tandasnya.(hfd/smd)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top