HUT Sulbar ke-14, Pembangunan Berlanjut Terus Dilakukan – Sulbar Express
Mamuju

HUT Sulbar ke-14, Pembangunan Berlanjut Terus Dilakukan

DPRD Sulbar menggelar rapat paripurna HUT Sulbar ke-14 dikantor Dewan, Sabtu 22 September 2018.

sulbarexpress.fajar.co.id, MAMUJU– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulbar bersama Pemprov menggelar rapat paripurna Hari Ulang Tahun (HUT) Sulbar ke-14, di kantor DPRD Sulbar, Sabtu 22 September.

Turut hadir para pejuang Sulbar, Perwakilan Pemerintah pusat, Jajaran Forkopimda, OPD Sulbar, jajaran DPRD Sulbar, Atlet berprestasi, dan para tamu undangan lainnya.

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan Sulbar terbentuk melalui perjuangan dan sejarah yang panjang, sehingga perlu menjadi refleksi bagi semua elemen untuk selalu mencintai dan menjaga daerah.

“Sebagai pelanjut nahkoda pemerintahan di Provinsi Sulawesi Barat kami telah berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan ini. Tinggal bagaimana kita semua dapat bersatu padu, bahu membahu secara bersama-sama melaksanakan amanah para pejuang kita untuk menjadikan Provinsi Sulawesi Barat sebagai Provinsi yang maju dan malaqbiq yang dapat sejajar dengan Provinsi lainnya,” kata Gubernur.

Ia menambahkan pada momentum peringatan HUT Sulbar ke-14 merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kerja keras para pejuang pembentukan Sulbar, sehingga Provinsi Sulbar mampu melepaskan diri dari kategori daerah terisolir dan tertinggal. Pejabat defenitif Gubernur Sulawesi Barat sebelumnya telah bekerja keras meletakkan podansi dan kerangka pembangunan, untuk membawa Sulawesi Barat kearah yang lebih baik.

“Meskipun saat ini belum sesuai harapan, tapi Alhamdulillah sudah ada peningkatan dan itu menurut statistik bahwa semua mengalami peningkatan dan kemajuan,” tambahnya.

Sedangkan, Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri Aras mengungkapkan memperingati HUT Sulbar yang ke-14, tidak dimeriahkan dengan pesta yang biasa saja tetapi acara tersebut memiliki makna sebagai bentuk rasa syukur kepada tuhan yang maha esa atas berdirinya daerah sulawesi barat sebagai daerah yang malaqbiq.
Selain dari itu, di era ekonomi Asean yang kompetitif, kemajemukan harus menjadi nomor satu dengan ciri bhineka tunggal ika, terutama dalam menghadapi persaingan dan menata infrasruktur sehingga Sulawesi Barat layak dihuni sebagai daerah penduduk asli pribumi.

“Kepada mereka, baik secara langsung dan tidak langsung kami mengucapkan terimaksih yang sebesar-besarnya, begitupun pejuang yang telah mendahului kita, mari mengirimkan doa agar amal pahalanya berlipat atas pembentukan daerah ini,” ucap Amalia.

Sementara itu, lanjut Amalia kedepan diharapkan semua unsur pemerintahan maupun lembaga vertikal lainnya untuk saling bahu-membahu demi kemajuan Sulbar.

“Keinginan-keinginan masyarakat akan tercapai dengan baik kalau ini semua bisa bersinergi. Kita juga selalu memberikan pengawasan dilapangan setiap pekerjaan program kerja pemprov,” jelasnya.

Selain itu, DPRD Sulbar meminta agar Gubernur dan Wakil Gubernur untuk mengevaluasi OPD dilingkup Pemprov agar kinerjanya bisa meningkat. Seperti perayaan HUT Sulbar perlunya pejuang diberikan kesempatan untuk menyampaikan mandatnya.

“Yang paling penting juga memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik, membuka lapangan pekerjaan. Tidak adanya pembacaan naskah pejuang tentu ini akan sangat beda dan pasti kecewa,” terangnya.

PMII Kritik Kepemimpinan ABM-Enny
Korlap Aksi, Heriansyah menyampaikan dalam orasinya, tidak ada yang istimewa dari HUT Sulbar kali ini dibawah kepemimpinan Gubernur Ali Baal Masdar dan Wakil Gubernur Enny Anggraeny (ABM-Enny).

“17 bulan ABM-Enny menjalankan roda pemerintahan Sulawesi Barat, tapi tidak menunjukkan hal yang positif, janji melanjutkan pembangunan yang digemborkan dalam kampanye lalu hanya omong kosong. Bahkan rentang waktu berjalan dua tahun tidak nampak pembangunan fisik atau infrastruktur yang berarti untuk masyarakat Sulawesi Barat,” teriaknya dihadapan puluhan keamana dari Kepolisian dan Satpol PP.

Ketua PC PMII Mamuju, Rusdi menambahkan, di usia 14 tahun Provinsi Sulawesi Barat bukannya maju malaqbi malah menjadi Mundur dan Kacau, bahkan terkenalnya hingga tingkat nasional karena suatu kejadian yang memalukan.

“Seperti mogoknya petugas pelayanan RS Regional, kesalahan membacakan teks Pancasila
di HUT RI, empat pimpinan DPRD sempat berproses hukum, dan dugaan adanya mafia proyek di lingkup Pemprov Sulbar yang hari ini masih bergulir,” tambah Rusdi.

Lebih jauh disampaikannya, sejumlah kenyataan menjadi catatan buruk pemerintahan ABM-ENNY, seperti, tidak adanya pembangunan fisik dan insfstuktur yang nampak. Memasuki triwulan III, serapan anggaran hanya 35 persen.

“Tugas pengawasan tampak tidak berjalan. Disharmoni juga tampak antara Gubernur dan DPRD Sulbar, dimana jarang sekali untuk hadir secara langsung berhadapan legislatif sebagai perwakilan rakyat Sulbar pada momen-momen sidang paripurna,” papar Rusdi.

Yang paling memprihatinkan kata dia, adanya dugaan mafia proyek tadi dilingkup pemerintahan
provinsi Sulawesi Barat yang harus dijawab Pemprov Sulbar sebagai komitmen dari tujuan Zero Corruption.

“Kemudian yang masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai yaitu GTT dan PTT belum dibayarkan,” imbuhnya.

Dalam aksi tersebut, PMII juga mendesak Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan audit khusus setiap OPD Lingkup Pemprov Sulbar, meminta KPK untuk melakukan audit khusus di Sulbar, melakukan pemerataan pembangunan disemua Kabupaten, jangan terkesan banyak program disatukan kabupaten tertentu.

Tuntuntan lainnya, mendesak ABM-Enny memperjuangkan nasib tenaga kontrak K2 menjadi CPNS, membangun fasilitas untuk Orang Dengan Keterbelakangan Mental (ODKM) serta menuntaskan konflik agraria di Sulbar dan lindungi harga buah petani kelapa sawit yang juga menjadi janji ABM-Enny saat kampanye untuk menstabilkan harga buah kelapa sawit.

Prof Rahmat Hasanuddin: Teruslah Berbenah
Apa yang telah dicapai pemerintah Sulawesi Barat Saat ini, diusia ke 14 tahun ini dianggap pejuang Sulbar, Prof. Dr. H. Rahmat Hasanuddin perlu dibenahi.

“Saya tidak pernah menganggap Ali Baal ini gagal, tetapi saya berharap ada perbaikan sepanjang dia sadar bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Mulai dari leadership, kerjasama, pelaksanaan pembangunan yang harus transparan, akuntability yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya,” paparnya usai peringatan HUT Sulbar di Gedung DPRD Sulbar.

Menurutnya, cara memperbaiki daerah ini tidak lagi dengan saling menghujat, karena kita ingin memberikan pembelajaran kepada masyarakat bahwa jika ingin hal yang baik maka berdialog, serta komunikasi yang baik.

“Jangan sampai ada hirup pikuk politik yang justeru akan membuat kita rusak,” ungkapnya.
Prof Rahmat juga mengimbau kepada pemerintahan Ali Baal-Enny, untuk berjuang lebih kuat dalam mendapatkan anggaran yang lebih besar untuk Sulbar.

“Selama sekian tahun, anggaran itu tidak beranjak, dan itu diperlukan dari Pusat, jangan mengharap dari daerah dulu, karena PAD kita masih sedikit, tidak sampai Rp150 Miliar pertahun. Padahal untuk membangun Sulbar, paling tidak Rp 5 Triliun harus hadir setiap tahunnya, dan itu dibutuhkan perjuangan seorang Gubernur.” tegasnya.
(hab)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top