Menpan-RB: Honorer K2 Tetap Ikut Tes – Sulbar Express
Mamuju

Menpan-RB: Honorer K2 Tetap Ikut Tes

Menpan-RB dan Syafruddin dan Kapolri Jenderal Polisi Muhammad Tito Karnavian menerima cinderamata dari Raja Mamuju Andi Maksum Daim di sela-sela peresmian Mapolda Sulbar, Kamis 4 Oktober 2018.

sulbarexpress.co.id, MAMUJU – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Syafruddin menegaskan bahwa honorer K2 tetap harus mengikuti tes CPNS tahun 2018.

Hal ini ia tegaskan Syafruddin di sela-sela peresmian Mapolda Sulbar, Kamis 4 Oktober. Mantan Wakapolri ini menegaskan pemerintah tetap kukuh dengan aturan Undang-undang nomor 5 tahun 2014, dimana semua honorer K2 tetap harus mengikuti tes atau ujian, tidak ada pengecualian.

“Untuk K2 tetap harus ikut tes, seperti yang lainnya. Kan ada undang-undangnya yakni nomor 5 tahun 2014. Peraturan Pemerintah (PP) juga jelas yakni, PP 11 tahun 2017 jadi harus diikuti,” kata Syafruddin.

Lebih lanjut Syafruddin mengatakan bagi para honorer K2 yang melebihi batas usai umum bisa mengikuti tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Rencana akan dibuka setelah selesai penerimaan PNS umum.

“Begitu skemanya. Mereka akan direkrut setelah perekrutan PNS,” ucapnya.

Kepala UPT BKN, Mamuju Jais membenarkan, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) telah melakukan perpanjangan batas pendaftaran. Diumumkan setelah Panselnas rapat membahas dampak gempa bumi dan tsunami di Sulteng terhadap pelaksanaan CPNS 2018.

Beberapa pertimbangannya, tersendat pendaftaran sejumlah wilayah, seperti di daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) serta daerah lainnya. Selain itu, pihak Menpan juga melakukan revisi formasi.

Masalah lainnya, terkait NIK dan KK yang bermasalah, prodi yang tidak tepat, introduksi UNBK untuk mendukung pelaksanaan SKD dan SKB, serta adanya perubahan Permenpan-RB Nomor 36 Tahun 2018.

Perubahan Permenpan RB 36 itu, lanjut Jais, berkaitan sertifikat Kemenristekdikti yang dapat dapat dipakai bagai tenaga pendidik, sehingga tidak wajib mengikuti SKB.

Permenpan 36 ini, pada lampiran poin (H) angka (3) sebelumnya berbunyi, calon pelamar merupakan lulusan dari SMA sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan atau Kementerian Agama, dan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) serta terdaftar di Forlap Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi saat kelulusan.

Setelah perubahan, menjadi, calon pelamar merupakan lulusan dari SMA sederajat yang sudah terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan/atau Kementerian Agama, dan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan/atau Program Studi yang terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes.

“Atas perubahan itu, maka akreditasi pelamar tidak lagi wajib saat kelulusan, ini bisa digantikan dengan akreditasi yang terakhir tercatat di BAN-PT. Pada akreditasi PT dan prodi, ketentuan Kemenpan-RB tidak wajib melampirkan keduanya, tinggal kesepakatan daerah apakah mau dilengkapi keduanya atau salah satu saja. Sebelum mendaftar, sebaiknya membaca dengan teliti dan cermat persyaratan dan tata cara pendaftaran di instansi pemda yang hendak dilamar. Sehingga persyaratan yang diminta sesuai yang diberikan, agar lulus seleksi administrasi,” imbau Jais. (hab/sol)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

To Top