Bupati Apresiasi Penyelengaraan Pemilu

oleh -94 views

MAJENE, SULBAR EXPRESS – Bupati Majene Fahmi Massiara mengapresiasi seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene dan masyarakat yang telah mewujudkan Pemilu aman pada 17 April 2019.

“Saya berharap, setelah Pemilu serentak ini senantiasa menjaga suasana kondusif di masyarakat, sehingga pelayanan publik dan aktivitas pemerintahan tetap terselenggara dengan aman, lancar dan terkendali,” harap Fahmi pada Upacara Hari Otonomi Daerah yang Kreatif dan Inovatif ke-XXIII 2019 tingkat Kabupaten Majene, di halaman Kantor Bupati Majene, Kamis 25 April.

Dikatakan, terdapat tiga hal prinsip yang berubah secara drastis sejak diberlakukannya kebijakan desentralisasi dan Otonomi Daerah (Otoda), yaitu Otoda secara nyata telah mendorong budaya demokrasi ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

“Otoda juga telah mampu memberikan nuansa baru dalam sistem pemerintahan daerah dari sentralistik birokratis kearah desentralistik partisipatoris, dengan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan RI,” ulasnya.

Kemudian untuk kedua lanjut Fahmi, Otoda telah menumbuhkembangkan iklim kebebasan berkumpul, berserikat serta mengemukakan pikiran secara terbuka bagi seluruh masyarakat.

“Dengan demikian masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif untuk turut serta membangun daerahnya, dan yang ketiga dengan desentralisasi yang telah berjalan selama ini, maka berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat, tidak lagi harus melalui proses panjang dan berbelit-belit, tetapi menjadi sangat efisien dan responsif,” terangnya.

Dikatakan, melalui kebijakan desentralisasi, pemerintahan daerah telah diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengelola dan menggarap potensi ekonomi yang ada di daerah, maka berbagai aktivitas ekonomi di daerah dapat bertumbuh dengan pesat.

“Untuk itu, semua ASN di daerah harus memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik sebagai wujud pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah provinsi, kabupaten dan kota,” paparnya.

Selain itu, pemerintah daerah harus dapat beradaptasi dengan kepentingan masyarakat, dimana masyarakat semakin menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dalam mendapatkan pelayanan untuk mewujudkan pelaksanaan Otoda serta menciptakan pemerintahan yang bersih bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien.

“Ini sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, karena pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” ucapnya.

Dalam peraturan pemerintah sambung Fahmi, diatur selain menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj), kepala daerah, juga wajib menyampaikan dan mempublikasikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) kepada masyarakat yang membuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 tahun anggaran sebagai perwujudan transparansi dan akuntabilitas kepala daerah.

“Masyarakat dapat memberikan tanggapan atas RLPPD kepada kepala daerah sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tandasnya.

Hadir dalam Upacara tersebut, Wakil Bupati Majene, Sekkab Majene, Dandim 1401 Majene, Wakapolres Majene, Ketua Pengadilan Negeri Majene, Ketua Pengadilan Agama Majene, Wakil Ketua TP-PKK Majene, Ketua Dharma Wanita Persatuan Majene, Staf Ahli, Assisten, Pimpinan OPD, para camat, Kabag Setda dan Kabag DPRD Majene, Sekretaris OPD bersama para peserta upacara lainnya. (hfd/smd)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *