Pemkab Majene Bentuk Pokja PKP

oleh -42 views
HADIR. Wakil Bupati Majene Lukman Nurman bersama Kepala DPKPP Majene Atjo Taswin Burhanuddin hadir pada Rakor Pojka PKP, di ruang rapat wakil bupati Majene, Jum’at 3 Mei 2019.

MAJENE, SULBAR EXPRESS – Bupati Majene Fahmi Massiaara mengatakan, Kelompok Kerja (Pokja) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) diharapkan dapat mendukung koordinasi penyelesaian isu aktual lintas sektor.

“Seperti penyelesaian kawasan kumuh, backlog, RTLH, bahkan Majene sebagai pusat pendidikan di Sulbar, aagar dapat menjembatani dan mengkolaborasikan kebijakan perencanaan, program, kegiatan dan hingga upaya pendanaan dari berbagai stakholder atau sektor terkait,” tutur Fahmi pada Koordinasi Pojka PKP, di ruang rapat wakil bupati Majene.

Melalui pokja PKP lanjutnya, dapat bekerja maksimal sesuai yang tertuang dalam surat keputusan Pokja PKP nantinya, selanjutnya sosialisasi kebijakan PKP, pemenuhan standar pelayanan minimal bidang Perumahan, peningkatan kemandirian Pokja PKP, penyusunan Renstra dan program kerja Pokja PKP, inisiasi kegiatan prioritas Pokja PKP, pendampingan penyusunan RP3KP Majene dapat berjalan dengan baik, termasuk koordinasi ke PKP tingkat provinsi dan pusat.

“Masukan dari OPD terkait, perbankan menjadi bagian dari skema perumahan bersubsidi maupun komersil, PLN dan PDAM sebagai lembaga yang berperan dalam sarana, prasarana dan utilitas perumahan dan kawasan,” ujarnya.

Selain itu kata Fahmi, juga dari pihak LPPM Unsulbar terkait riset dan data dari BPS bidang PKP tetap aktif dalam Pokja PKP ini, agar semua program dapat terintegrasi dan permasalahan dapat terselesaikan.

“Jika pokja telah terbentuk, setiap bidang harus mengerti tugasnya, sasarannya dan jangan sampai Pokja yang ada hanya di laksanakan di OPD itu sendiri,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Majene Atjo Taswin Burhanuddin menuturkan, pembentkan Pokja PKP Majene, untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak, sarana dan prasarana dasar pemukiman yang memadai.

“Keberadaan pokja sangat di perlakukan, agar pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman bisa terlaksana dengan baik dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Karena Pokja PKP merupakan instrumen pembangunan dalam bidang perumahan untuk mewujudkan dan menjamin akses pemangku kepentingan dalam seluruh progres pembangunan di bidang perumahan,” paparnya.

Dikatakan, untuk pembentukan pokja PKP dilanjutkan dengan sesi diskusi dan masukan dari semua undangan yang hadir.”Peserta yang kami undang sebanyak 38 orang sesuai dengan tupoksinya,” terangnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Wakil Bupati Majene Lukman Nurman, Pimpinan OPD jajaran Pemkab Majene terkait, perbankan, instansi vertikal serta BUMN dan BUMD. (hfd/smd)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *