Uji Kepatuhan 2019, Ombudsman Ingatkan Pemprov Sulbar

oleh -58 views
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar Lukman Umar menyampaikan materi saat menghadiri forum OPD lingkup Pemprov Sulbar, Rabu 8 Mei 2019.

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Ombudsman RI Sulawesi Barat meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat serius melakukan pembenahan dalam rangka pemenuhan komponen standar pelayanan publik disetiap OPD penyelenggara layanan publik.

Desakan ini sebagai upaya agar Pemprov bisa keluar dari zona merah atau predikat rapor merah dari Ombudsman Republik Indonesia.

Hal itu disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar Lukman Umar usai mengikuti forum OPD lingkup Pemprov Sulbar, Rabu 8 Mei. Ia berharap semua jajaran OPD di lingkungan pemerintah provinsi Sulawesi Barat komitmen keluar dari zona merah melalui survei uji kepatuhan tahun 2019.

“Survei uji kepatuhan tahun ini adalah kesempatan terakhir untuk keluar dari zona merah pelayanan publik. Kami berharap sekali Pemprov Sulbar bisa keluar dari zona merah dan kabupaten yang masih berada di zona kuning, agar melakukan evaluasi dan berbenah,” jelas Lukman.

Penilaian uji kepatuhan yang dilaksanakan oleh Ombudsman Republik Indonesia dalam rangka mencapai salah satu target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 yang menuntut Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mematuhi UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagai bagian dari proses penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional.

Penilaian uji kepatuhan menggunakan variabel dan indikator berbasis pada kewajiban pejabat pelayanan publik dalam memenuhi komponen standar pelayanan publik.

Setiap variabel dilihat sisi ketampakan fisik meliputi persyaratan layanan, biaya/tarif, mekanisme prosedur, jangka waktu penyelesaian, produk pelayanan, maklumat pelayanan, sarana pengukur kepuasan layanan, mekanisme pengaduan dan pelayanan, sarana, prasarana, serta fasilitas khusus bagi anggota masyarakat tertentu.

Berdasarkan hasil uji kepatuhan yang dilakukan sejak tahun 2015 di Sulawesi barat, terdapat satu kabupaten yang sudah masuk zona hijau yaitu Polewali Mandar. Adapun Kabupaten Majene, Mamuju masih zona kuning sementara Pasangkayu dan Pemprov Sulbar masih bertahan di zona kuning. Adapun Mamuju tengah dan Mamasa akan disurvei tahun 2019.

“Melihat data yang ada dari tahun sebelumnya kita harapkan semua kabupaten dan pemerintah Provinsi Sulbar bisa masuk zona hijau sebelum program berakhir dan tahun ini adalah kesempatan terakhir, khususnya pemprov sulbar yang masih berada di zona merah,” tutup Lukman. (*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *