Diduga Terima Suap, Pantia Pilkades Terancam Dipolisikan

oleh -73 views
Sejumlah warga Desa Taupe melakukan konsultasi kepada Bagian Pemerintahan.

MAMASA, SULBAR EXPRESS – Panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Mamasa terancam dipolisikan oleh warga.

Pasalnya, oknum panitia pilkades tingkat kabupaten yang diketuai Kasubbag Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Demmattayan diduga telah menerima suap dari sejumlah bakal calon kepala desa yang ikut seleksi.

Aminadab, salah seorang warga Desa Taupe mengatakan, pihaknya berencana melaporkan Bidang Pemerintahan kepada polisi lantaran diduga menerima suap dari bakal calon kades yang ikut seleksi pada Senin, 10 Juni lalu.

Ia menilai, panitia seleksi pilkades telah melakukan kecuarangan dalam menetapkan hasil seleksi pilkades tersebut. Aminadab menyebutkan, pihaknya menemukan ketimpangan dalam hasil seleksi yang dilakukan pihak panitia tingkat kabupaten.

Kata dia beberapa bukti yang didapatkan sekaitan dengan dugaan penerimaan suap salah seorang panitia yang belum ia sebutkan namanya.

Menurut dia, berdasarkan hasil diskusi antar masyarakat dan Kepala Bagian Pemerintahan Victor Sarra, hasil seleksi pilkades dinyatakan cacat hukum.

Ada bebepa faktor yang menitik beratkan proses seleksi tersebut dinyatakan cacat hukum menurut Aminadab.

Proses seleksi dianggap cacat hukum disebabkan karena diduga telah terjadi suap menyuap pada proses penetapan hasil seleksi.

“Ada calon kepala desa yang menyuap Bagian Pemerintahan untuk diloloskan sebagai bakal calon kepala desa,” kata Aminadab saat dikonfirmasi di Kantor Bupati Mamasa, Jumat 14 Juni.

Bahkan, kata dia, pihaknya memiliki sejumlah barang bukti berupa rekaman, video dan jumlah uang yang diterima oleh oknum panitia di rumah salah seorang bakal calon.

Selain itu, hasil seleksi ini juga dinilai cacat hukum lantaran hasil pengumuman hasil seleksi ditempel pada malam hari.

Seharusnya pengumuman hasil seleksi dilakukan pada sore hari setelah semuanya dianggp selesai. “Ini ada indikasi permainan di dalamnya karena paling tidak pukul 16.00 kemarin hasilnya sudah diumumkan,” lanjutnya.

Bukan hanya itu, berdasarkan pengamatannya, lembar jawaban bagi peserta seleksi, tidak tertera tempat tanda tangan bagi peserta dan panitia. Yang ada hanya nama dan tempat tanggal lahir. “Ini kan bisa diubah kalau tidak ada tanda tangan,” ruturnya.

Tidak hanya itu, disebutkan Aminadab, dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 27 tentang Desa, kepala desa yang mencalonkan diri, harus menyampaikan laporan penyelenggaraaan pemerintahan akhir masa jabatan kepada bupati. Namun, hal itu tidak dilakuakan oleh sebagian besar calon incumben kepala desa.

Terkait dugaan pelanggaran ini, pihak panitia belum bisa dikonfirmasi. Baik Kepala Bagian Pemerintahan maupun Kasubbag Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan tidak masuk kantor.

Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerja Sama Daerah, Dodi Lestari mengatakan, hari ini Kabag Pemerintah tidak masuk kantor.

Sementara Kassubbag Bina Pemerintahan Desa dan Kelurahan sekaligus panitia seleksi, Demmattayan sudah dua hari tidak masuk kantor.

“Kami tidak bisa berkomentar, karena urusan ini yang paling tahu yah yang bersangkutan langsung,” kata Dodi. (sam/sol)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *