DLHK Panggil Pengusaha Batu Bata

oleh -81 views
PENGAWASAN. Kepala Bidang Penataan dan Penaatan DLHK Majene Ulfah Diana Sagena didampingi Kasubid Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa DLHK Majene Suryani Syam saat melakukan pengawasan para pelaku usaha batu bata, di Kelurahan Lembang Kecamatan Banggae. Timur, belum lama ini.

MAJENE, SULBAR EXPRESS – Sejumlah pengusaha batu bata di wilayah Majene masih berstatus ilegal lantaran tidak mengantongi izin usaha operasi penambangan secara resmi dari pemerintah daerah.

Masalah ini, membuat Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Majene bergerak cepat untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap para pelaku pengusaha batu bata yang tidak memiliki izin operasi.

Kepala DLHK Majene Sudirman mengatakan, sejumlah pelaku pengusaha batu bata yang beroperasi di wilayah Kelurahan Lembang dan Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur, masih banyak yang belum memiliki perizinan.

“Mulai saat ini, semua pelaku usaha batu bata yang belum memiliki izin usaha akan dipanggil supaya mengurus izin penambangan secara resmi,” tegas Sudirman, Jumat 14 Juni.

Ia mengaku, telah mengeluarkan surat teguran terhadap pengusaha yang belum mengantongi izin usaha. “Ini berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perizinan khusus, permasalahan perizinan pertambangan umum, geologi, dan ketenagalistrikan,” terangnya.

Ia mengimbau, kepada seluruh pelaku usaha batu bata untuk segera mengurus perizinan operasi karena masuk dalam pertambangan umum, seperti galian C.”Apalagi usaha batu bata sebagian berada di lokasi permukiman warga. Dan ini tidak diperbolehkan, karena dikhawatirkan dapat menyebabkan tanah longsor dan banjir,” ucapnya.

Kepala Bidang Penataan dan Penaatan DLHK Majene Ulfah Diana Sagena didampingi Kasubid Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa DLHK Majene Suryani Syam menambahkan sejumlah pelaku pengusaha batu bata di Kelurahan Lembang dan Kelurahan Baurung belum memiliki izin resmi dari pemerintah.

“Kita sudah melakukan pengawasan dan meminta kepada para pelaku pengusaha batu bata di daerah itu, supaya datang ke kantor untuk mengurus izin penambangan sekaligus diberikan pemahaman serta pengarahan tata cara mengurangi dampak yang dapat timbul pada kegiatan tambang,” ulas Ulfah.

Dikataka, sanksi bagi usaha pertambangan galian C yang beroperasi secara ilegal cukup berat berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Minerba pada Pasal 158, sanksi pidananya lima tahun dengan denda Rp10 miliar. (hfd/amd)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *