23 Pelajar di Papua Dipulangkan

oleh -139 views
PAPUA MENCEKAM. Unjuk rasa di Manokwari memanas, massa merusak bahkan membakar sejumlah fasilitas umum, Senin 19 Agustus 2019. Gambar lain, Rabu 14 Agustus 2019, Wagub Sulbar Enny Anggraeny Anwar melepas 23 peserta SMN ke Papua Barat.

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Pemprov Sulbar baru-baru ini melepas 23 peserta Siswa Mengenal Nusantara (SMN) Sulbar 2019 ke Papua Barat.

Namun, kondisi Papua Barat saat ini sementara tegang dengan adanya aksi kerusuhan yang dilakukan masyarakat setempat. Sehingga akan mengancam para pendatang ke Papua termasuk siswa Sulbar.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulbar Arifuddin Toppo mengatakan sampai saat ini pihaknya terus melakukan komunikasi terkait kondisi siswa yang dikirim ke Papua.

“Untuk saat ini anak-anak kita yang di Papua sudah dikawal oleh tentara untuk dievakuasi ke Bandara,” kata Arifuddin, Senin 19 Agustus.

Ia menambahkan para siswa-siswi Sulbar yang berada di Papua akan segera dipulangkan yang jumlahnya 23 orang dan 3 pendamping.

“Saat ini mereka menuju ke Bandara lewat laut, nanti di Bandara dibelikan tiket untuk dipulangkan,” tambahnya.

Sedangkan, Anggota DPRD Sulbar Abdul Rahim mengungkapkan pihaknya prihatin atas kondisi yang terjadi saat ini di Papua Barat dan sekaligus kecemasan karena adanya siswa-siswi Sulbar berada di Papua.

“Tadi saya dapat infonya kalau siswa-siswi kita terperangkap tempat penginapannya di Papua. Namun sudah diamankan oleh pihak keamanan bahkan sudah diarahkan ke bandara,” ucap Rahim.

Rahim juga menyampaikan besok (Selasa 20 Agustus, red) siswa-siswi Sulbar yang berada di Papua akan dipulangkan dan diharapkan Pemprov Sulbar terus melakukan koordinasi kepada pihak berwajib.

“Kita harap Pemprov agar terus memantau informasi anak-anak kita di sana perkembangannya dan memastikan anak-anak kita sudah ditempat aman,” tandasnya.

Papua Mencekam

Aksi unjuk rasa Mahasiswa dan tokoh masyarakat di Gedung DPRD Papua Barat, berujung ricuh dan membuat kondisi di wilayah itu memanaskan dan mencekam, Senin 19 Agustus.

Demo dilakukan sebagai bentuk solidaritas atas perlakuan aparat terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, Jawa Timur pada Sabtu 17 Agustus lalu.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan sejumlah aksi unjuk rasa di wilayah Papua, khususnya di Gedung DPRD Papua Barat, Manokwari, Papua, berujung kerusuhan. Gedung DPRD dibakar dan terjadi perusakan kendaraan serta fasilitas umum.

Tak cukup di situ, massa aksi yang terdiri dari mahasiswa dan tokoh masyarakat Papua itu juga melakukan blokade di hampir seluruh ruas jalan atau titik-titik wilayah Monokwari, Papua. Dedi mengakui, sampai siang hari pihak kepolisian terus berupaya bernegoisasi dengan massa.

“Upaya negoisasi yang dilakukan petugas, yakni mempersilakan massa untuk menggelar aksi, namun tak melakukan tindakan anarkis. Dan meminta para demonstran, agar membuka blokade jalan, serta tidak melakukan perusakan atau pembakaran,” kata Dedi di Mabes Polri, Senin 19 Agustus.

Menurut Dedi, upaya negoisasi petugas dilapangan itu terus dilakukan oleh Kapolda dan seluruh jajarannya dengan melakukan komunikasi kepada para demonstran.

“Hingga kini, negoisasi itu terus dilakukan terutama agarpara demonstran membuka blokade jalan dan tak lakukan aksi perusakan ataupun pembakaran,” ungkap Dedi.

“Dari informasi yang kami terima, hampir semua titik-titik jalan maupun perempatan jalan di wilayah Manokwari diblokade massa, tak hanya di pusat kota saja, tapi juga di pinggirannya pun banyak jalan yang diblokade,” sambungnya.

Dedi menyebut, dalam upaya negoisasi petugas terhadap massa unjuk rasa di lokasi itu dilakukan sejak pagi. Dan ditengah upaya petugas situasi pun memanas. Sampai akhirnya, aksi kerusuhan terjadi bahkan tiga anggota Polri mengalami terluka akibat lemparan batu.

“Tiga anggota yang terluka, antara lain satu luka Karoops, dan dua anggota lainnya. Mereka terkena lemparan batu saat upaya negosiasi oleh wagub, pangdam, dan Kapolda. Saat itu pula sebetulnya, kondisi di sana sudah kondusif, hingga adaperusakan dan pembakaran fasilitas umum dan juga kendaraan, bahkan kantor DPRD Papua Barat,” terangnya.

Rusuh dan tidakan anarkis bahkan melebar hingga ke Lapas Sorong. Lapas terbakar akibat dari provokasi massa pendemo.

Hal tersebut dibenarkan Kabag Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen Pas) Ade Kusmanto.

“Betul (Lapas Sorong terbakar) karena provokasi para pendemo dari luar lapas,” katanya.

Ade menyebutkan, kerusuhan sudah mereda, tetapi lapas masih terbakar. Selain itu narapidana (napi) yang menghuni lapas ada yang melarikan diri.

“Mereka melempari gedung lapas sehingga memprovokasi penghuni lapas. Sebagian napi melarikan diri, sebagian tetap tinggal di halaman lapas,” imbuh Ade.

Mengenai jumlah napi yang melarikan diri, Ade mengaku belum mendapatkan informasi. Namun ada seorang petugas lapas yang mengalami luka.

“Ada satu orang petugas yang terluka oleh napi karena menghalangi napi yang memaksa keluar lapas,” kata Ade.

Meski demikian, informasi terakhir yang diterima Dedi Prasetyo, secara keseluruhan kondisi di Papuan sudah berangsur kondusif.

“Kami memastikan, untuk situasi Jayapura dan Sorongan sampai saat ini cukup kondusif. Dan hingga kini, pihak TNI dan Polri tetap melakukan upaya preventif mencegah kerusuhan meluas ke wilayah lain, dengan menggandeng tokoh masyarakat dan adat,” tukasnya.

Terpisah, Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian meminta agar masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi atas kerusuhan yang terjadi di Manokwari, Papua Barat. Selain itu, Tito mengimbau masyarakat agar saling menghormati dan memperlakukan orang lain dengan baik.

“Bagi seluruh warga di luar Papua seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan daerah lain, harap perlakukan saudara-saudara kita, Papua bagian dari anak bangsa. Jadi, saya pikir komunikasi perlu dijalin masyarakat, jangan terpancing, jangan mau diadu domba,” kata Tito di Surabaya.

Pucuk pimpinan tertinggi korps baju coklat itu menyebut, informasi yang diterimanya kerusuhan dipicu insiden terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya.

“Ya, ditrigger soal kejadian di Jawa Timur, khususnya di Surabaya dan Malang. Ini kita sesalkan, harusnya kejadian seperti ini tidak perlu terjadi karena selama ini masyarakat atau adik-adik kita dari Papua sudah lama bersekolah mengejar ilmu pengetahuan di Jawa Timur, Jawa Tengah, tidak ada masalah,” tegasnya.

Namun demikian, Tito mengatakan, situasi di Papua terjadi akibat simpang siur informasi, serta adanya penyebaran berita hoaks terkait insiden di Malang dan Surabaya. Akibatnya ada pihak yang terusik, terlebih ada berita yang menyebut dalam insiden itu ada korban meninggal.

“Ditrigger kesimpangsiuran informasi, kesalahpahaman, dan membuat kata-kata kurang nyaman sehingga saudara-saudara kita di Papua merasa terusik, bahkan ada pihak-pihak yang kembangkan informasi itu untuk kepentingan sendiri, seperti menyebut ada korban meninggal,” jelasnya.

Sebelumnya, mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya mendapatkan aksikekerasan dan juga pengusiran dari Asrama mereka, pada 16-17 Agustus 2019, dimana diketahui akibat adanya kesalahpahaman mengenai Bendera Merah Putih yang ditemukan jatuh di got depan asrama.

Bahkan, sempat ada 43 mahasiswa Papua dari Asrama Mahasiswa Papua (AMP) di Jalan Kalasan Surabaya yang diamankan ke Mapolrestabes Surabaya untuk dimintai keterangan terkait dugaan pembuangan bendera Merah Putih.

Wakapolrestabes Surabaya AKBP Leo Simarmata mengakui, 43 orang yang diamankan itu bukan untuk ditahan tapi hanya dimintai keterangan terkait kasus dugaan pembuangan bendera merah putih, dan setelah selesai pun akan dikembalikan ke Asrama.

“Ya, kami hanya mengambil keterangan saja, setelah selesai kami akan kembalikan ke asramanya. Seluruhnya ada 43; 40 laki-laki, 3 perempuan. Dan kita perlakukan dengan sangat baik. Kita berikan waktu mau ke belakang atau minum hak-haknya kita berikan semuanya,” jelasnya. (hab/sol)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *