Rapat Pembahasan KUA-PPAS, Gaji GTT-PTT Belum Disetujui

oleh -307 views

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Ribuan guru tidak tetap serta pegawai tidak tetap (GTT-PTT) di Sulbar belum menerima gaji. Komisi IV DPRD Sulbar belum menyetujui permintaan anggaran Rp12 miliar dari Dinas Pendidikan Sulbar. 

Hal itu terlihat dalam rapat koordinasi Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Badan Anggaran (Banggar) di Komisi IV dengan Dinas Pendidikan Sulbar, Kamis 22 Agustus. 

Anggota Komisi IV DPRD Sulbar, Samsul Samad mengatakan saat ini rencana pengurangan pagu dan rasionalisasi anggaran. Sehingga hampir pasti tidak ada anggaran untuk GTT-PTT. 

“Terkait rencana pembagian gaji yang hampir tidak dibayarkan 2019. Karena tidak ada SK-nya. Jadi persoalan data dan SK yang terkendala. Saya berharap pak kadis memberi solusi soal ini. Atau apakah harapan mereka yang pupus di 2019 ini karena tidak ada SK, padahal 2017 dan 2018 mereka dapat SK. Apakah kita akan lanjutkan atau seperti apa,” kata Samsul Samad, Kamis 22 Agustus.

Sedangkan, Kepala Dinas Pendidikan Sulbar Arifuddin Toppo mengungkapkan SK belum dibuat dengan pertimbangan Pemprov wajib membayar honor mereka ketika SK selesai. Sementara anggaran yang tersedia hanya Rp6 miliar. 

“Ketika kami SK-kan, langsung terikat pembayaran gajinya, anggaran yang ada hanya enam miliar, per orang hanya akan dapat Rp100 ribu per bulan. Secara manusiawi sangat tidak rasional,” ucap Arifuddin. 

Arifuddin juga menyampaikan pihaknya meminta agar DPRD Sulbar menggunakan pendekatan hati nurani agar ada penambahan anggaran di APBD Perubahan 2019. Disdik masih butuh Rp12 miliar untuk Rp500 ribu tiap GTT-PTT per bulan. 

“Jadi mereka bisa dapat Rp1 juta dengan tambahan dari dana BOS. Karena kita sudah patok 15 persen dana bos untuk GTT-PTT,” ungkap Arifuddin.

Sementara itu, lanjut Arifuddin, jika DPRD Sulbar tidak menyetujui anggaran Rp12 miliar, maka terpaksa GTT-PTT hanya akan dapat gaji Rp100 ribu perbulan. 

“Dengan sendirinya kami akan bayarkan kepada mereka. Konsekuensi mereka hanya akan dapat Rp100 ribu per bulan,” ujar Arifuddin.

Sehingga, tentu itu sangat meprihatikan karena GTT-PTT itu tidak digaji selama hampir delapan bulan selama tahun 2019. 

Hingga kemarin, Komisi IV memutuskan menunda pembahasan dengan Disdik karena ada banyak OPD lainnya yang antre untuk dibahas. Sehingga, Komisi IV akan menjadwalkan ulang pembahasan KUA-PPAS dengan Disdik. (hab/sol)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *