Nasib GTT-PTT Mulai Ada Titik Terang

oleh -161 views
AUDIENSI. Perwakilan GTT-PTT melakukan pertemuan dengan Pemprov dan DPRD Sulbar, Kamis 29 Agustus 2019.

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Nasib 3.626 Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap (GTT- PTT) atau honorer yang bekerja di sekolah SMA sederajat di Sulbar mulai menemui titik terang. Pemprov berjanji akan menerbitkan SK untuk mereka paling lambat Oktober mendatang.

Hal tersebut, disampaikan Sekprov Muhammad Idris saat menerima aspirasi aksi demonsrasi ratusan GTT- PTT di DPRD Sulbar, dirinya mengatakan akan segera menerbitkan SK GTT dan PTT.

“Akan kita bawa (aspirasi) ke rapat pimpinan dan disitu akan diputuskan. Insyaallah pasti akan keluar SK, jangan paksa saya menetukan batas waktu. Yang jelas, SK akan dikeluarkan 2019, Oktober akan tuntas semua,” kata Idris.

Sedangkan, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulbar Yahuda mengungkapkan pada dasarnya Banggar sepakat anggaran untuk Rp12 miliar di APBD Perubahan. Hanya saja, hingga penyerahan KUPA-PPAS sebelumnya anggaran tidak diajukan oleh Pemprov.

“Dasar penganggaran harus ada nomenklatur. Tetapi ini tidak ada SK sampai saat ini dari Dinas Pendidikan. Tidak ada dasar pembayaran sehingga hal itu tidak bisa dianggarkan,” ucap Yahuda.

Ia menambahkan pihaknya berjanji akan menuntaskan masalah ini dengan mengalokasikan anggaran di APBD Perubahan 2019 jika Pemprov sudah berkomitmen menerbitkan SK.

“Hanya selangkah lagi, kalau sudah ada niat (pemprov) mau selesaikan. Kalau tidak terjadi gantung saya kasi sebelah bawa kepala di bawah,” tambahnya.

Senada,

Anggota DPRD Sulbar Fraksi PAN Ajbar Abdul Kadir menyampaikan fraksinya akan memboikot paripurna APBD Perubahan 2019 jika masalah GTT- PTT ini tidak tuntas.

“Paripurna tidak boleh dilakukan kalau masalah GTT dan PTT belum tuntas,” tegas Ajbar.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Sulbar Arifuddin Toppo mengaku SK belum terbit sampai saat ini karena anggaran yang tersedia baru Rp6 miliar, sementara drafnya sudah siap dengan jumlah 2096 orang GTT dan 1530 orang PTT.

“Kalau sudah ada perintah pimpinan (Gubernur) saya akan keluarkan. Drafnya sudah satu bulan lalu sudah siap,” ujar Arifuddin.

Sebelumnya, ratusan GTT- PTT menggelar aksi demonstrasi di DPRD Sulbar, dimana mereka menuntut honor selama 12 bulan dibayarkan. Ribuan GTT- PTT itu tidak dibayar sejak Agustus tahun lalu hingga sekarang.

Ketua Forum GTT-PTT Sulawesi Barat Asraruddin menuturkan masalah ini bukti tidak bagusnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Pemprov khususnya di Dinas Pendidikan karena persoalan teknis seperti ini tidak mampu diselesaikan.

“Bahkan kami bersama pihak terkait sudah ke Kemendagri melaporkan masalah ini. Ini bikin malu, saat itu Kemendagri bilang kenapa persoalan kecil begini kamu datang ke sini,” ujar Asrar.

Selain itu, lanjut Asrar Pemprov selalu mencari-cari alasan untuk tidak membayarkan honor GTT- PTT karena sudah tujuh kali dilakukan evaluasi dan verifikasi. Namun, sampai saat ini dasar untuk pembayaran honor yakni SK pun belum juga ditebitkan.

“Persoalan sekecil ini pun tak mampu diselesaikan, padahal nasib GTT- PTT tidak difikirkan,” tandasnya. (hab)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *