TPAKD Diharapkan Bekerja Maksimal

oleh -93 views
PELANTIKAN. Gubernur Sulbar melantik pengurus TPAKD di auditorium kantor Gubernur Sulbar, Selasa 10 September 2019.

MAMUJU, SULBAR EXPRESS – Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar bersama Sekprov Muhammad Idris menghadiri pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) kabupaten se-Sulbar. Berlangsung di auditorium lantai 4 kantor Gubernur Sulbar, Selasa 10 September.

Sekprov Sulbar Muhammad Idris mengatakan TPAKD Sulbar dibentuk pada tahun 2017 berdasarkan keputusan Gubernur Nomor 188/2017. Keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan pengukuhan pada tahun 2018 yang dirangkaikan dengan rapat pleno tim percepatan akses keuangan daerah, yang merekomendasikan untuk menetapkan program kerja TPAKD Provinsi Sulbar.

“Tahun 2019 ini Gubernur Sulbar mengukuhkan enam pengurus TPAKD kabupaten se- Sulbar dan merupakan yang tercepat dan pertama di Indonesia,” kata Idris.

Sedangkan, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengungkapkan daerah Sulbar merupakan daerah yang sangat strategis bagi pengembangan usaha. Sebab menjadi salah satu jalur perdagangan dunia.

“Salah satunya ada di depan kita yaitu Selat Sulawesi, diusia yang ke-15 tahun ini atau usia yang yang akan memasuki tahap dewasa. Insyaallah hal ini akan terus mengalami pergeseran perkembangan ekonomi dan akan disertai juga pergeseran otoritas moneter yang ada di Sulbar,” ucap Gubernur.

Ia menambahkan terkait perkembangan ekonomi Sulbar saat ini, sekiranya juga butuh perhatian dari pemerintah pusat dalam hal ini Bea Cukai, dimana hasil kekayaan alam Sulbar dikenai pajak di daerah lain dan khususnya daerah yang berdampak pada industri minyak dan gas seharusnya menjadi perhatian serius dari pemerintah pusat.

“Dengan terbentuknya TPAKD ini, diharapkan betul-betul maksimal dalam percepatan perubahan daerah, kalau semua sudah berjalan dengan baik, tidak menuntut kemungkinan provinsi ini akan mencapai pertumbuhan delapan hingga sepuluh persen. Hal ini memang sangat butuh percepatan karena tidak ada satupun orang yang ingin melihat daerah ini terpuruk,” tambahnya.

Sementara, Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Tirta Segara menuturkan Provinsi Sulbar merupakan provinsi pertama yang seluruh daerahnya baik di tingkat provinsi maupun kabupaten telah memiliki TPAKD.

“Hal ini menunjukan komitmen yang penuh dari Pemprov Sulbar untuk lebih mendekatkan masyarakat Sulbar dengan produk dan layanan pengembangan,” ujar Tirta.

Tirta menambahkan Sulbar harus memanfaatkan situasi dan kondisi pemindahan Ibukota baru, dalam hal ini Sulbar harus bisa mengambil bagian bukan hanya menjadi penyangga kebutuhan pembangunan fisik Ibukota itu nantinya, tetapi Sulbar harus bisa menjadi pemasok kebutuhan pangan ke Ibukota.

“Oleh karena itu, perlu perencanaan matang sejak saat ini dalam mempersiapkan Provinsi Sulbar sebagai penyangga kebutuhan ibukota baik dari kebutuhan pembangunan infrastruktur fisik maupun penguatan UMKM dan industri kecil,” tandasnya. (hab/sol)



Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *